BUDAYA ORGANISASI

BUDAYA ORGANISASI

Secara singkat, organisasi diartikan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasi secara sadar dan memungkinkan anggotanya mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan individu secara terpisah. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dikembangkan pola perilaku tertentu yang cukup stabil dan dapat diperkirakan sebelumnya. Perkembangan pola perilaku tersebut terus berlangsung meskipun orang-orangnya berganti. pola perilaku yang sudah ada inilah yang menjadi budaya organisasi tersebut. Secara sederhana budaya organisasi dapat diungkapkan sebagai cara berpikir, cara bekerja, cara berperilaku karyawan satu dengan yang lain dalam melakukan tugasnya. Selain itu, budaya organisasi dapat diartikan juga sebagai cara-cara berpikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi. Budaya yang ada ini merupakan cerminan dari modal kepribadian suatu organisasi. Modal kepribadian organisasi adalah derajat homogenitas dan kekuatan dari satu dominasi kepribadian dalam satu organisasi. Modal kepribadian tersebut dihasilkan dari empat faktor, yaitu :

  1. Orang mengembangkan nilai-nilai selama sosialisasi untuk dapat mengakomodasi terhadap jenis-jenis organisasi di masyarakat.
  2. Proses seleksi men-screen-out mereka yang tidak cocok dan sosialisasi organisasi mengubah mereka yang masuk organisasi.
  3. Rewards dalam organisasi secara selektif mengukuhkan kembali perilaku dan sikap-sikap tertentu saja.
  4. Keputusan untuk promosi biasanyamemperhitungkan unjuk kerja dan kepribadian dari calon.

Setiap individu di dalam suatu organisasi mempunyai keterampilannya sendiri-sendiri. Sehingga untuk mencapai suatu tujuan, individu-individu tersebut haruslah bekerja sama untuk mewujudkan suatu tujuan tersebut. Dari kerjasama itu memunculkan interaksi sosial antara satu dengan yang lain sehingga menciptakan suatu kebiasaan, pola pikir, tingkah laku yang hampir sama didalam kelompok tersebut. Setiap organisasi atau usaha memiliki budayanya sendiri yang tercermin dari perilaku para anggotanya. Bagi karyawan-karyawan baru, budaya ini mungkin belum bisa dia pahami. Tetapi seiring berjalannya waktu, para karyawan ini akan mulai memahami budaya organisasi mereka. Mereka akan mengetahui hal-hal seperti bagaimana berpakian kerja, aturan-aturan yang dijalankannya, perilaku yang dipertanyakan macam apakah yang pasti menyulitkan mereka dan mana yang menjadi kemungkinan mereka diabaikan, kejujuran dan integritas. Tidak semua budaya organisasi sama, terkadang ada budaya organisasi yang tercipta di dalam lingkup kelompok-kelompok kerja itu sendiri karena kebiasaan dalam kelompok tersebut atau kesepakatan dari kelompok itu.

Budaya organisasi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu pengaruh umum dari luar yang luas (mencakup lingkungan alam dan nilai-nilai feodal), pengaruh dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (contohnya keyakinan, kebebasan, kesopanan dan lainnya), faktor-faktor spesifik dari organisasi, dan nilai-nilai dasar dari koalisi dominan.(seperti pimpinan perusahaan).

Budaya organisasi yang dapat diamati adalah pola-pola perilaku yang merupakan ungkapan-ungkapan dari asumsi dasar dan nilai-nilai. O’ Reilly, Chatman, dan Caldwell menerangkan ciri-ciri budaya organisasi sebagai berikut :

  1. Inovasi dan pengambilan resiko (innovation and risk taking). Mencari peluang baru, mengambil resiko, breksperimen dan tidak merasa terhambat oleh kebijakan dan praktek-praktek formal.
  2. Stabilitas dan keamanan (stability and security). Menghargai hal-hal yang dapat di duga sebelumnya, keamanan dan penggunaan dari aturan-aturan yang mengarahkan perilaku.
  3. Penghargaan kepada orang (respect for people). Memperlihatkan toleransi, keadilan dan penghargaan terhadap orang lain.
  4. Orientasi hasil (outcome orientation). Memiliki perhatian dan harapan yang tinggi terhadap hasil, capaian dan tindakan.
  5. Orientasi tim dan kolaborasi (team orientation and collaboration). Bekerja bersama secara terkoordinasi dan berkolaborasi.
  6. Keagresifan dan persaingan (aggressiveness and competition). Mengambil tindakan-tindakan tegas di pasar dalam menghadapi para persaingan.

Sebenarnya budaya organisasi dapat dilihat dari sikap para karyawan-karyawannya. Bagaimana karyawan itu berperilaku di dalam lingkup pencitraan, di situlah akan terlihat bagaimana budaya sebuah organisasi yang ditempatnya berlaku. Selain itu, pembentuk suatu budaya organisasi juga di picu dari situasi yang ada pada organisasi tersebut. Jika suatu organisasi memiliki suasana yang kondusif maka budaya di situ akan kuat kearah yang baik. Sedangkan jika suatu organisasi memiliki suasana yang tidak kondusif, maka budaya disitu akan terlihat rentan dan mudah berubah-berubah seiring bergantinya anggota.

Ada beberapa macam budaya organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam keberlangsungan budaya organisasi itu sendiri, antara lain :

a. Budaya organisasi karismatik.

Budaya yang dipengaruhi oleh kepribadian petingginya seperti manager atau direktur. Dalam budaya organisasi karismatik ada penekanan berlebihan pada individualisme. Ini dikarenakan pihak petinggi memiliki kebutuhan untuk dilihat dan di akui oleh perusahaan lain.

b. Budaya organisasi paranoid

Budaya ini berkaitan dengan kepribadian yang mudah mencurigai. Para petinggi biasanya memiliki ketidakpercayaan pada bawahannya sehingga dia berperilaku sangat hati-hati dan mudah curiga. Akibatnya para anggota menjadi sangat hati-hati juga sehingga mereka tidak mudah membagi informasi dengan yang lainnya karena mereka takut jika dirinyalah yang akan rugi.

c. Budaya organisasi yang dipolitikkan

Dalam budaya ini tidak ada arah yang jelas. Pimpinan puncak tidak tegas. Karena tidak adanya kepemimpinan yang tegas membuat para manager pada tingkatan yang lebih rendah berusaha untuk mempengaruhi arah dari perusahaan. Seiring terdapat individu-individu atau koalisi-koalisi yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan karena tidak adanya kepemnimpinan.

d. Budaya organisasi menghindar

Budaya ini mengarah pada budaya menghindari. Ini dikarenakan munculnya kecenderungan depresi yang timbul dari perasaan ketidakmampuan dan ketergantungan pada orang lain. Ciri organisasi yang menganut budaya ini ialah bahwa koalisi dominan berusaha untuk menghindari perubahan. Bisa dikatakan mereka pasif dan tidak memiliki tujuan. Perubahan dianggap dapat mengancam nilai-nilai organisasi dan struktur kekuasaan.

e. Budaya organisasi birokratik

Budaya ini merupakan hasil dari kepribadian kompulsif. Mereka yang memiliki kepribdian ini berperilaku sangat cermat, teliti dan memfokuskan pada detail-detail yang sangat spesifik. Pada budaya birokratik, perhatiannya lebih terarah pada bagian mana tampaknya daripada bagaimana kerjanya. Para manager lebih memperhatikan aturan untuk bekerja, bukan pada tujuan dari aturan tersebut.

Ungkapan dari adanya sebuah budaya organisasi dapat terlihat dari konsep-konsepnya, maknanya, dan pesan-pesan yang ada. Dari ketiga hal tersebut merupakan cerminan budaya organisasi yang ditemukan dalam praktek-praktek organisasi seperti :

a. Rancangan organisasi

Ini tergantung pada nilai-nilai utama dari budaya organisasinya yang kemudian barulah tersusun strukturnya.

b. Strategi seleksi dan sosialisasi

Ini dilakukan untuk penyaringan tenaga kerja yang memiliki nilai-nilai utama yang sesuai dengan nilai-nilai utama dari perusahaan. Dalam proses sosialisasinya, tenaga kerja baru diyakinkan tentang nilai-nilai utama yang ada.

c. Pembedaan kelas

Pembedaan mengacu pada kekuasaan dan status yang dimiliki kelompok-kelompok yang menentukan bagaimana hubungan diantara mereka.

d. Ideologi

Ideologi ini berpengaruh pada pengambilan keputusan para anggota organisasi.

e. Mythe dan simbol-simbol

Mencakup hal-hal seperti gelar, tempat parkir khusus, tempat makan khusus, jenis mobil, besar ruang kerja dan lain-lain. Ini yang menjadi sebuah tanda antara seseorang yang memiliki kekuasaan dan seseorang biasa.

f. Bahasa

Disetiap organisasi memiliki kata-kata yang khas dan hanya diketahui oleh sesama anggota organisasinya. Hal ini bisa dikatakan jika sebuah organisasi memiliki bahasa yang khas dan menjadi ciri khas pada organisasi tersebut dan juga ini merupakan budaya dari organisasi itu.

g. Ritual dan seremoni

Ritual atau seremoni merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh anggota organisasi dalam hal-hal tertentu. Hal ini memiliki pengaruhnya yang signifikan terhadap hubungan antar anggotanya. Contohnya ritual makan siang bersama (di dalam ritual ini, para anggota saling bertemu dan bertukar informasi sehingga mempererat hubungan diantara mereka).

DAFTAR PUSTAKA

Hardjto, Dydiet. 1997. Teori Organisasi Dan Teknik Pengorganiasian. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Melcher, J Arlyn. 1995. Struktur Dan Proses Organisasi (Jilid 2). Jakarta : PT Rineka Cipta.

Munandar, Ashar Sunyoto. 2001. Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Robbins, Stephen P. 1996. Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Jakarta : PT Prenhallindo.

Winardi, J. 2006. Teori Organisasi Dan Pengorganisasian. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

SISTEM POLITIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan sedalam syukur kami panjatkan ke haribaan Illahi Rabbi, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Rosulullah SAW. Tanpa syafaat dan hidayahnya tidak mungkin buku ini dapat tesusun.

Terima kasih kepada dosen kami Dr Ahmad Zuber, S.Sos., DEA yang senantiasa mendampingi kami dalam penyusunan buku ini.  Terima kasih untuk kedua orang tua di rumah yang mendoakan kami, agar kami selalu mendapat kemudahan dalam menghadapi masalah. Serta teman-teman kelas A Mahasiswa Sosiologi Fisip UNS yang terus-menerus memberikan semangat kepada kami.

Harapan kami, dengan hadirnya buku ini, pembaca akan dapat mengetahui tentang politik yang ada di Indonesia. Semoga apa yang kami tulis ini bermanfaat untuk semua, mahasiswa, ataupun masyarakat umum.

Kami menyadari masih banyak adanya kekurangan, maka dari itu segala masukan, sumbangan saran dari para pembaca yang budiman, pikiran dari kritikan kontruktif amat diharapkan dan dibutuhkan agar lebih baik lagi. Demikian apabila ada kekurangan atau kelebihan kami mohon maaf.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Surakarta, 20 Desember 2011

Tim Penulis

Daftar Isi

Pengantar ii

Bab I               Pendahuluan 1

A.      Pengertian Sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           1

B.       Pengertian Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           1

C.      Sistem Pemerintahan pada Umumnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

D.      Peristilahan : Sistem Politik ( di ) Indonesia  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Bab II             Sejarah Politik Indonesia 7

A.     Sebelum Kemerdekaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           7

B.     Proklamasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         8

C.     Orde Lama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         9

D.     Orde Baru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         10

E.      Orde Reformasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          11

Bab III            Kekuatan Politik Indonesia 12

A.      MPR dan DPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          12

B.       Presiden dan Wakil Presiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            14

C.      Mahkamah Agung dan Konstitusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

D.      Partai Politik dan Kekuatan Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Bab IV            Pemilu Indonesia 17

A.      Pemilihan Umum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

B.       Sistem Pemilihan Umum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17

C.      Pemilihan Umum di Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18

D.      Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20

Bab V              Politik dan Wayang 23

A.      Sejarah Wayang Kulit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            23

B.       Lakon Utama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           25

C.      Filosofi Wayang Kulit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             26

D.      Falsafah Wayang Kulit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             28

E.       Politik Wayang Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Daftar Pustaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         31

Biografi Penulis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        32

Bab 1

Pendahuluan

A. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, Komponen, Atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang saling kait mengait dan fungsional. Sistem dapat diartikan pula sebagai suatu yang lebih tinggi dari pada sekedar merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur atau metode.

Menurut Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian – bagian yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan. Sedangkan menurut Musanef, sistem adalah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur.

Berbeda dengan Pamudji, dia mendefinisikan sistem sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh.

B. Pengertian Politik

Dalam bahasa Arab politik disebut “Siyasyah” yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, dalam bahasa Inggrisnya disebut “Politics”. Politik berasal dari kata “ polis” (negara kota), yang kemudian berkembang menjadi kata dan pengertian dalam barbagai bahasa. Aristoteles dalam Politics mengatakan bahwa pengamatan pertama – tama menunjukan kepada kita bahwa setiap polis atau negara tidak lain adalah semacam asosiasi.

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Menurut Deliar Noer dalam buku Pengantar ke Pemikiran Politik: “Ilmu Politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.”

C. Sistem Pemerintahan pada Umumnya

Pada umumnya sistem pemerintahan terbagi menjadi tiga, antara lain sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan campuran..

1.        Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan. Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

a)        Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.

b)       Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.

c)        Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

d)       Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

e)        Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

f)         Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer : Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif, Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas, Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer : Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen, Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar, Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

2.        Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :

a)        Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

b)       Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

c)        Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

d)       Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).

e)        Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

f)         Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial : Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen, Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu, Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya, Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial : Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak,, Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

3.        Sistem Pemerintahan Campuran

Sistem pemerintahan campuran memiliki corak tersendiri yang juga dapat disebut sistem semi-presidensial. Sistem pemerintahan campuran dapat diartikan : Semi-Presidenial government combines an elected Presiden performing political tasks with a prime minister who heads a cabinet accountable to parliament. The prime minister, usually appointed by the Presiden, is responsible for day-to-day domestic government (including relations with the assembly) but the Presiden retains an oversight role, responsi­bility for foreign affairs, and can usually take emer­gency powers.

Didalamnya ditentukan bahwa Presiden mengangkat para menteri termasuk Perdana Menteri seperti sistem Presidensil, tetapi pada saat yang sama Perdana Menteri juga diharuskan mendapat kepercayaan dari parlemen seperti dalam sistem parlementer. Perdana Menteri pada umumnya ditugaskan oleh Presiden, adalah bertanggung jawab untuk pemerintah domestik sehari-hari tetapi memiliki tanggung jawab untuk urusan luar negeri, dan dapat pada umumnya mengambil kuasa-kuasa keadaan darurat. Menurut Duverger sistem ini memiliki ciri, yakni :

a)        The Presiden of the republic is elected by universal suffrage.

b)       He possesses quite considerable powers.

c)        He has opposite him, however, a prime minister and minister who possess executive and governmental powers and can stay in office only if the parliament does not show its oppositions to them.

Jadi pada sistem campuran ini kedudukan Presiden tidak hanya sebagai serimonial saja, tetapi turut serta didalam pengurusan pemerintahan, adanya pembagian otoritas didalam eksekutif.

D. Peristilahan : Sistem Politik ( di ) Indonesia

Sistem politik sama seperti sistem kehidupan lainnya yang mempunyai ciri khas : integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan dan ketergantungan. Sistem juga dapat memelihara identitasnya dalam suatu periode tertentu begitujuga subsistem yang dapat diberlakukan sebagai kesatuan yang terpisah.

Sistem Politik Indonesia dan Sistem Politik di Indonesia, kedua istilah ini sering dipersamakn tetapi dilain pihak sering pula dibedakan secara tegas. Sistem politik harus mempunyai kapabilitas dan dapat memelihara identitasnya dalam suatu periode tertentu, dan tentunya kapabilitas tersebut selalu berada dalam suatu wilayah tertentu (dalam arti tidak selalu bersifat geografis). Oleh karena itu, Sistem Politik Indonesia tiada lain adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia adalah pemberi sifat kekhasan kepada suatu sistem politik tertentu.

Dalam tulisan asing sering pula diungkapkan kupasan tentang sistem politik suatu negara dengan judul ”the politics of….” atau ”politics in …” yang dimaksud lebih kurang sebagai ’sistem politik di…”. ini berarti kata penghubung ”di” tersebut sebagai sipan, maka juga ada unsur pembatas waktu atau unsur dimensi waktu tertentu dan makna tertentu yang mempersempit pengertian. Penggunaan kata penghubung ”di” dalam Sistem Politik di Indonesia tersebut dapat menunjuk suatu sistem :

  1. Yang pernah berlaku di Indonesia
  2. Yang sedang berlaku di Indonesia atau nyata-nyatanya berlaku di Indonesia
  3. Yang berlaku selama eksistensi negara Indonesia sampai sekarang

Dapat disebutkan arti sebutan itu adalah sistem yang pernah berlaku saja, jelas tidak akan tergambar atau bahkan tidak pernah disinggung soal sistem sebagaimana adanya sekarang dan sistem yang berlaku selama eksistensi negara Indonesia. Tetapi bila diberi makna sebagai sistem sebagaimana adanya sekarang atau yang sedang berlaku di Indonesia, ia akan kehilangan konteksnya yang erat dengan sejarah politik Indonesia serta perspektif dan proyeksi politik Indonesia ke masa depan. Sebagai jalan tengah agar tidak berkurang arti dan bobot istilah yang dipermasalahkan, maka dipakai istilah : Sistem Politik Indonesia. Dari sudut argumen inilah dapat dinyatakan bahwa Sistem Politik di Indonesia lebih sempit cakupannya daripada Sistem Politik Indonesia kecuali apabila penafsirannya menakup tiga hal yang disebutkan diatas.

Bab 2

Sejarah Politik Indonesia

A. Sebelum Kemerdekaan

Pahlawan bagi suatu bangsa merupakan pengkhianat bagi negara lain yang menjadi musuh bangsa tersebut, begitu pula sebaliknya. Sejarah mencatat  pertama menentang penjajah dengan menggerakkan masyarakat adalah Sultan Agung Anyorokusumo (1591-1645). Kemudian perlawanan Untung Surapati yang rela melepaskan istrinya seorang Belanda karena akan menentang Belanda. Setelah berturut-turut pula para sultan yang merasa diinjak wilayah pemerintahannya antara lain Sultan Hassanudin (1631-1670), Sultan Agung Tirtayasa (1631-1683), Sultan Mahmud Baharudin II (1776-1852), Sultan Thoha Syaifudin (1816-1904).

Bila dikatakan bahwa Bangsa Indonesia terjajah selama lebih kurang 350 tahun oleh Bangsa Belanda, hal tersebut tidak benar karena kenyataannya masyarakat Aceh tidak pernah berhasil dikuasai secara keseluruhan oleh pihak Belanda. Setelah kesadaran bahwa perlawanan harus dilakukan bersama-sama muncul Budi Utomo pada tahun 1908, Syariat Islam (1911), Partai Nasional (1927), dan pada tanggal 28 Oktober resmi pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia berkumpul untuk mengucap Sumpah Pemuda. Pada tahun 1921 SDI menjadi SI dan mendapat pemimpin organisasi baru yaitu H.O.S Tjokroaminoto (1883-!934). Perubahan SdI menjadi SI bukan hanya perubahan nama saja, tetapi terutama dalam perubahan orientasi yaitu dari komersial ke politik. Pada tahun 1914 Belanda yang membawa marxisme mendirikan ISDV. Saat ada revolusi di Rusia, hal tersebut memberikan dorongan kepada ISDV untuk menyebarkan Marxisme di Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1920 ISDV di ubah menjadi PKI dengan SI cabang Semarang sebagai pusatnya dan Semaun sebagai ketua yang pertama.

B. Kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan. Sejak dari itu, sejarah bangsa Indonesia merupakan sejarah suatu bangsa yang masih muda dalam menyusun politik pemerintahan. Landasan berpijaknya adalah konstitusi dan ideologi yang mereka ciptakan sendiri sesuai perkembangan budaya masyarakatnya. Faktor ruang dan waktu adalah yang paling banyak menentukan penumbuhkembangnya.

1.        Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah UUD 1945. Tanggal 5 Oktober 1945, dikeluarkan maklumat pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin Supriyadi. Tanggal 16 Oktober 1945 diadakan kongres Komite Nasional Indonesia (KNIP) di Malang. Disini Drs. Mohamad Hatta mengeluarkan Maklumat X yang berisi penegasan terhadap kata bantuan dalam pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945.

Kemudian pada tanggal 14 Desember 1945 dikeluarkan muklamat. Sejak saat itu sistem presiensiil beralih pada sistem pemerintahan parlementer. 3 November 1945 keluar maklumat pemerintah tentang keinginan pembentukan partai-partai politik.

2.        Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

Dalam periode ini Republik Indonesia menjadi negara serikat. Hal ini terjadi sejak Gubernur Jenderal DR. Van Mook dikirim ke Indonesia dengan tujuan untuk memporak porandakan keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia yang baru merdeka dengan politik devide et impera yang di milikinya. Pada periode ini terjadi beberapa pertempuran yang pada akhirnya tercipta perdamaian melalui beberapa perjanjian seperti perjanjian linggar jati, perjanjian renville, dan konverensi meja bundar yang akhirnya pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui Kedaulatan Republik Indonesia dengan syarat berbentuk serikat.

Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Konstitusi RIS. Undang-undang dasar ini terdiri dari Mukadimah, 197 Pasal dan 1 lampiran. Dalam pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Republik Indonesia yang serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Sdangkan dalam Ayat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

3.        Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950. oleh karenanya sistem pemerintahan tetap dalam bentuk kabinet parlementer, yaitu para menteri bertanggung jawab kepada parlemen (kabinet) dan parlemen (DPR) dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya.

4.        Periode 5 Juli 1959 – Sekarang

Menurut pengamatan Presiden Soekarno, demokrasi liberar tidak semakin mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang berupa masyarakat adil dan makmur sehingga pada gilirannya pembangunan ekonomi sulit untuk dimajukan. Hal ini dikarenakan setiap pihak baik sipil dan militer saling berebut keuntungan dengan mengorbankan yang lain.

Sebaliknya Preseden Soekarno ingin melihat bangsa Indonesia yang kuat dan bersatu padu sebagaimana pada awal-awal kemerdekaan dulu, dari Sabang sampai Merauke. UUDS 1950 dianggap selama ini memang sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan dari cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

C. Orde Lama

Presiden yang menurut UUDS 1950 adalah Presiden Konstitusional yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diganggu gugat, mengangkat dirinya sendiri menjadi formatir kabinet. Dengan itu ia melakukan suatu tindakan yang bertanggung jawab dan tiada memikul tanggung jawab. Pemerintah yang dibentuk dengan cara yang ganjil tersebut diterima begitu saja oleh parlemen dengan tiada mengatakan keberatan yang prinsipil.

Kemudian presiden Soekarno membubarkan konstituante yang dipilih oleh rakyat sebelum pembuatan Undang-Undang Dasar yang baru selesai. Kemudian suatu Dekrit dinyatakannya berlaku kembali UUD 1945. Dalam periode demokrasi terpimpin pemikiran ala demokrasi barat banyak ditinggalkan. Presiden Soekarno sebagai pimpinan nasional tertinggi ketika ia menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Prosedur pemungutan suara, dalam lembaga perwakilan rakyat dinyatakan sebagai tidak efektif dan Bung Karno kemudian memperkenalkan apa yang kemudian disebut dengan musyawarah untuk mufakat.

D. Orde Baru

Ketika Presiden Soekarno mengalami berbagai penyakit tuanya yang dikonsultasikan kepada dokter Cina dari Beijing, berbagai kelompok mulai gelisah memperhitungkan bagaimana mereka dapat lebih naik ke puncak kekuasaan. Ada dua kelompok penekan Angkatan Darat yang diisukan waktu itu yaitu Dewan Jenderal (mereka yang ingin menggulingkan Soekarno) dan Dewan Revolusi (yang sangat setia membela Soekarno).

Kemudian disaat Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menetapkan pencabutan kembali kekuasaan pemerintah negara dari tangan Presiden Soekarno. Dan dengan ketetapan inilah jabatan presiden jatuh kepada Jenderal Soeharto sesuai dengan ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966. Selanjutnya dalam beberapakali pemilihan umum Pak Harto dipertahankan menjadi Presiden yaitu dengan ketetapan :

  1. Tap MPR No IX/MPR/1973 Hasil Pemilu 1971
  2. Tap MPR No X/MPR/1978 Hasil Pemilu 1977
  3. Tap MPR No IX/MPR/1983 Hasil Pemilu 1982
  4. Tap MPR No IX/MPR/1988 Hasil Pemilu 1987
  5. Tap MPR No IX/MPR/1993 Hasil Pemilu 1992

E. Orde Reformasi

Pada tanggal 1 Mei 1998 Pak Harto akhirnya mengundurkan diri yang disambut oleh masyarakat. Pengganti beliau adalah wakil presiden Prof Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie menggantikan beliau dengan mengucap sumpah di Istana Merdeka karena tidak mungkin melangsungkannya di gedung rakyat MPR karena diduduki oleh mahasiswa..

Pemilihan Umum 1999 diikuti 48 partai yang bersaing ketat walaupun hanya 21 partai yang mendapat bagian kursi di DPR RI. Kemudiaan posisi presiden digantikan oleh K.H. Abdurahman Wahid setelah itu diteruskan oleh Megawati.

Bab III

Kekuatan Politik Indonesia

A. MPR dan DPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Tugas dan wewenang MPR adalah :

  1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
  2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum
  3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
  4. Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas dan wewenang DPR antara lain[1] :

  1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
  2. Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.
  3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta membahas membahas rancangan undang-undang tersebut bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
  4. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
  5. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
  6. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
  7. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi.
  8. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
  9. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
  10. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
  11. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

B. Presiden dan Wakil Presiden

Wewenang dan kekuasaan Presiden dibagi menjadi dua jenis yaitu selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan. Cara membedakannya adalah sebagi berikut[2] :

a.         Kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai kepala negara

b.         Melangsungkan perjanjian dengan negara lain

c.         Mengadakan perdamaian dengan negara lain

d.         Menyatakan negara dalam keadaan bahaya

e.         Mengumumkan perang terhadap negara lain

f.           Mengangkat, melantik dan memberhentikan duta serta konsul untuk negara lain

g.         Menerima surat keperayaan dari negara lain melalui duta dan konsul negara lain

h.         Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan tingkat nasional

i.           Menguasai angkatan laut, darat, dan udara serta kepolisian

Kekuasaan dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan adalah karena fungsinya sebagai penyelenggara tugas eksekutif, meliputi :

a.        Memimpin kabinet

b.        Mengangkat dan melantik serta memberhentikan menteri-menteri

c.        Mengawasi operasional pembangunan

d.        Menerima mandat dari MPR-RI

Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Jadi Wakil Presiden harus dapat bekerja sama dengan Presiden karena Wakil Presiden bukan merupakan oposisi terhadap Presiden. Secara umum tugas Wakil Presiden adalah :

  1. Membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya
  2. Menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden berhalangan tetap
  3. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah dan mengusahakan pemecahan yang menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat
  4. Melakukan pengawasan operasional pembangunan

C. Mahkamah Agung dan Konstitusi

Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga tinggi negara di Republik Indonesia yang merupakan peradilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) dan pengaruh-pengaruh lain. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan dalam memutuskan permohonan kasasi, memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili serta meninjau kembali keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Fungsi pokok yang dijalankan Mahkamah Agung adalah :

1.      Fungsi peradilan

2.      Fungsi pengawasan

3.      Fungsi pengaturan

4.      Fungsi pemberian nasehat

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD.

D. Partai Politik dan Kekuatan Politik

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik[3] adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Partai politik adalah salah satu dari infrastruktur politik, sedangkan infra struktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk dan proses pemerintahan pada tingkat negara. Hal tersebut dapat dikaji dengan melihat berbagai organisasi, sistem dan prosedur kerja. Oleh karena itu ada organisasi politik yang resmi tampak seperti partai politik, perkumpulan buruh, nelayan, pedagang, organisasi wanita, pemuda, pelajar, dan lain-lain. Tetapi ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi namun sangan menguasai keadaan sebagai elite power yang disebut juga dengan grup penekan (pressure group) seperti kelompok kesukuan, fanatisme keagamaan dan kelompok tertentu yang berdasarkan almamater.

Bab IV

Hukum dan Politik Indonesia

A. Pemilihan Umum

Salah satu wujud demokrasi dalam pengertian “prosedur untuk membentuk pemerintahan secara luas”, ialah Pemilihan Umum ( Pemilu ). Pemilu adalah pengejawantahan penting dari demokrasi prosedural. Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Pemilu sebagai prosedur demokrasi adalah untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau UUDN 1945. Kekuasaan negara yang lahir dengan cara pemilihan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

B. Sistem Pemilihan Umum

Salah satu fungsi pemilu, adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi demikian menunjukan bahwa setiap kita berbicara tentang pemilu, berarti kita berbicara mengenai sistemnya, yakni sistem pemilihan umum, biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, berarti kita berbicara mengenai tiga variabel pokok, yaitu  :

1.      Penyuaraan

2.      Distrik pemilihan

3.      Formula pemilihan

Dalam literatur  ilmu politik dikenal juga dengan dua sistem pemilihan, yakni sistem distrik (satu daerah pemilih memilih satu wakil ) dan sistem perwakilan berimbang ( satu daerah pemilih memilih beberapa wakil ).

  1. Sistem Distrik

Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan di dasarkan pada kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis mempunyai satu wakil dalam DPR. Kelemahan sistem distrik diantaranya:

    1. sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas.
    2. Sistem ini kurang representative karena calon yang kalah dalam suatu distrik, otomatis kehilangan suara yang telah mendukungnya.
  1. Sistem Perwakilan Berimbang

Sistem ini awalnya dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokoknya adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai politik sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam pelaksanaanya, sistem perwakilan berimbang ini sering dikombinasikan dengan beberapa prosedur, antara lain sistem daftar, baik sistem daftar tertutup amupun sistem daftar terbuka. Kelemahan dari sistem ini adalah :

a.       sistem ini mempermudah fundamentasi partai dan timbulnya partai-partai baru

b.      wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terkait kepada partai dan kurang merasa loyalitas kepad orang atau masyarakat yang telah memilihnya

c.       banyaknya partai mempersukar terbentuknya pemerintahan yang stabil, karena umumnya hasur mendasarkan diri atas koalisi dari dua partai atau lebih.

C. Pemilihan Umum di Indonesia

Meskipun UU Politik tentang Pemilu, dari pemilu ke pemilu beberapa kali mengalami perubahan, perubahan itu ternyata tidak bersifat mendasar, kecuali pemilu 2004, khususnya masalah asas-asa pemilu. Secara umum asas-asas pemilu di Indonesia sebagai berikut :

1.       Langsung

2.       Umum

3.       Bebas

4.       Rahasia

5.       Jujur

6.       Adil

Penyelenggara Pemilihan Umum :

1.       PPI Pemilu 1955

Pelaksana penyelengara pemilu 1955 adalah panitia pemilihan Indonesia. Panitia ini di angkat oleh Presiden Soekarno melalui Kepres 7 November 1953, dan dilantik tanggal 28 November 1953. Setelah pelantikan dilanjuntksn dengan serah terima kantor Pemilihan Pusat ( KPP ) pada tanggal 3 Desember 1953. Dalam tugasnya PPI dibantu oleh panitia pemilihan,panitia pemilihan kabupaten, panitia pemungutan suara, panitia luar negeri. Jumlah anggota panitia penyelenggara pemilu masing-masing adalah 14 orang untuk panitia pemilihan pusat, 15 oran g untuk panitia daerah pemilihan, masing-masing 7 orang; 208 panitia kabutpaten, masing-masing 5 orang; 42.092 panitia pendaftar pemilih di desa-desa.

2.       Lembaga Pemilihan Umum ( LPU )

Lembaga pemilihan umum dibentuk oleh Presiden, dan diketua oleh Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ). Selain Mendagri, susunan LPU juga melibatkan 9 orang Dewan Pimpinan terdiri dari 8 menteri dan seorang Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam operasi lapangan, LPU membentuk PPI untuk di tingkat pusat, PPD I untuk daerah tingka I, PPD II untuk daerah tingkat II, panitia pemungutan suara ( PPS ) untuk tingkat kecamatan, panitia pendaftar pemilih untuk tingkat desa, dan PPLN untuk warga Indonesia yang berada di luar negeri.

3.       KPU 1999

Keanggotaan KPU 1999 terdiri dari unsure partai politik dan pemerintah, yakni 1 orang masin-masing partai politik peserta pemilu dan 5 wakil pemerintah.  Masa keanggotaan KPU adalah 5 tahun. Tata kerja disusun dan diterapkan oleh KPU. Dalam pelaksanaan tugasnya KPU dibantu oleh sekretariat umum, wakil sekretariat umum, organisasi dan tata kerja secretariat KPU ditetapkan dan diberhentikan oleh Presiden.

4.       KPU 2004

Struktur organisasi Pemilu 2004 terdiri atas KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS melaksanakan pemungutan suara di TPS dan membentuk KPPS, PPLN untuk warga yang tinggal di luar negeri, KPPSLN, Panwaslu. Untuk keperluan tugas operasional, KPU dilengkapi  Sekretaris Jenderal yang dipimpin oleh Sekertaris Jenderal dan dibantu oleh Wakil Sekertaris Jenderal. Sekertaris Jenderal dan Wakil Sekertaris Jenderal adalah PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Keputusan Presiden.

D. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

  1. Pemilu 1955

UU Pemilu dibuat pertama kali di Indonesia pada pascakemerdekaan, yakni UU no 7 Tahun 1953 tentang pemilihan umum. Tujuan pemilihan umum yang diselenggarakan 1955 adalah: menjelmakan kemauan rakyat yang akan menjadai dasar kekuasaan penguasa, membentuk konstituante. Pemilu pertama dilaksanakan di seluruh tanah air kecuali Irian Barat, memperebutkan 27 kursi DPR, Pemilu diikuti oleh 15 daerah pemilihan, dengan jumlah pemilih 43. 104. 464 orang. Pemilu 1955 menjlankan sistem pemilu secara langsung.

  1. Pemilu 1971

Pemilu 1971 diikuti oleh 10 organisasi Peserta Pemilu ( OPP ) yakni 9 partai dan satu golongan karya. UU yang menjadi landasan hukumnya adalah UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan UU No 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

  1. Pemilu 1977

Pemilu 1977 diselenggarakan dengan berlandaskan pada UU No 4 tahun 1975 tentang Pemilihan Umum pengganti UU No 15 tahun 1969, dan UU No 5 tahun 1975, pengganti UU No 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Diikuti oleh 3 organisasi peserta pemilu ( OPP ), yakni dua parpol dan satu golongan karya.

  1. Pemilu 1982

Dengan UU No 2 tahun 1980 pengganti UU No 4 tahun 1975 tentang pemilihan umum. Dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982. Pada pemilihan ini, perolehan suara dan kursi Golkar secara nasional meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Golkar meraih 48.334.724.

  1. Pemilu 1987

Dengan UU No 1 tahun 1985 pengganti UU No 2 tahun 1980, Indonesia menyelenggarakan Pemilu yang kelima tahun 1987. Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 23 April 1987. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah 85.869.816 atau 91,32 %.

  1. Pemilu 1992

Tahun 1992 dilaksanakan pemilu yang keenam, pemungutan suara dilakukan pada tanggal 9 Juni 1992. Hasil pemilu suara golkar kali ini merosot dibandingkan pemilu 1987. Kalau pada pemilu 1987, perolehan suaranya 73,16 %, pada pemilu 1992 menjadi 68,10 %. PPP juga mengalami hal yang sama.

  1. Pemilu 1997

Dengan hukum dan Undang-Undang yang sama dengan pemilu sebelumnya, Indoneia kembali menyelenggarakan pemilu ketujuh yakni pada tahun 1997. Pemungutan suara dilaksankan pada tanggal 29 Mei 1997. Kali ini golkar mampu merebut suara penudukungnya. Perolehan suara mencapai 74,51 % atau naik 6,41 %. Sedangkan perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi. PPP juga mengalami hal yang sama, yaitu meningkat 5,43 % suara. Begitu pula untuk perolehan kursi, meningkat 27 kursi dibandingkan pemilu sebelumnya.

  1. Pemilu 1999

Pemilu 1999 ditujukan untuk memilih anggota-anggota DPR dan DPRD. Pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini diikuti 48 partai dengan berlandaskan Undang-Undang No 2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pemilu 1999 disebut oleh sebagian kalangan sebagai pemilu demokratis setelah pemilu 1955. Sebagai pemenangnya dalah PDI-P yang meraih 35.689.037 atau 33,74 % dengan perolehan 153 kursi. Golkar mmperoleh 23.741.758 suara, atau 22,44 % sehingga memperoleh 120 kursi. PKB dengan 13.336.982 suara mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11. 392.905 suara mendpatkan 58 kursi. PAN meraih 7.528.956 suara mendapatkan 34 kursi.

  1. Pemilu 2004

Pemilu ini bebeda dengan pemilu sebelumnya, termasuk pemilu 1999. Karena selain demokratis dan bertujuan untuk memilih anggota DPR dan DPRD, Pemilu 2004 juga memilih anggota DPD dan memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu 2004 dibagi menjadi 3 tahap:

    1. Tahap pertama adalah pemilu untuk memilih partai politik dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD dan DPD.
    2. Tahap kedua adalah untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung.
    3. Tahap ketiga adalah babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua, belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 % dari suara keseluruhan.

Bab V

Politik dan Wayang

A. Sejarah Wayang Kulit

WAYANG salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Budaya wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan juga seni perlambang. Budaya wayang, yang terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, pemahaman filsafat, serta hiburan.

Menurut penelitian para ahli sejarah kebudayaan, budaya wayang merupakan budaya asli Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Keberadaan wayang sudah berabad-abad sebelum agama Hindu masuk ke Pulau Jawa. Walaupun cerita wayang yang populer di masyarakat masa kini merupakan adaptasi dari karya sastra India, yaitu Ramayana dan Mahabarata. Kedua induk cerita itu dalam pewayangan banyak mengalami pengubahan dan penambahan untuk menyesuaikannya dengan falsafah asli Indonesia

Penyesuaian konsep filsafat ini juga menyangkut pada pandangan filosofis masyarakat Jawa terhadap kedudukan para dewa dalam pewayangan. Para dewa dalam pewayangan bukan lagi merupakan sesuatu yang bebas dari salah, melainkan seperti juga makhluk Tuhan lainnya, kadang-kadang bertindak keliru, dan bisa jadi khilaf. Hadirnya tokoh panakawan dalam_ pewayangan sengaja diciptakan para budayawan In­donesia (tepatnya budayawan Jawa) untuk mem­perkuat konsep filsafat bahwa di dunia ini tidak ada makhluk yang benar-benar baik, dan yang benar-benar jahat. Setiap makhluk selalu menyandang unsur kebaikan dan kejahatan.

Mengenai asal-usul wayang ini, di dunia ada dua pendapat. Pertama, pendapat bahwa wayang berasal dan lahir pertama kali di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Pendapat ini selain dianut dan dikemukakan oleh para peneliti dan ahli-ahli bangsa Indonesia, juga merupakan hasil penelitian sarjana-sarjana Barat. Di antara para sarjana Barat yang termasuk kelompok ini, adalah Hazeau, Brandes, Kats, Rentse, dan Kruyt.

Alasan mereka cukup kuat. Di antaranya, bahwa seni wayang masih amat erat kaitannya dengan keadaan sosiokultural dan religi bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Panakawan, tokoh terpenting dalam pewayangan, yakni Semar, Gareng, Petruk, Bagong, hanya ada dalam pewayangan Indonesia, dan tidak di negara lain. Selain itu, nama dan istilah teknis pewayangan, semuanya berasal dari bahasa Jawa (Kuna), dan bukan bahasa lain. Sementara itu, pendapat kedua menduga wayang berasal dari India, yang dibawa bersama dengan agama Hindu ke Indonesia. Mereka antara lain adalah Pischel, Hidding, Krom, Poensen, Goslings, dan Rassers. Sebagian besar kelompok kedua ini adalah sarjana Inggris, negeri Eropa yang pernah menjajah India.

Namun, sejak tahun 1950-an, buku-buku pe­wayangan seolah sudah sepakat bahwa wayang memang berasal dari Pulau Jawa, dan sama sekali tidak diimpor dari negara lain.Budaya wayang diperkirakan sudah lahir di Indo­nesia setidaknya pada zaman pemerintahan Prabu Airlangga, raja Kahuripan (976 -1012), yakni ketika kerajaan di Jawa Timur itu sedang makmur-makmur­nya. Karya sastra yang menjadi bahan cerita wayang sudah ditulis oleh para pujangga Indonesia, sejak abad X. Antara lain, naskah sastra Kitab Ramayana Kakawin berbahasa Jawa Kuna ditulis pada masa pemerintahan raja Dyah Balitung (989-910), yang merupakan gubahan dari Kitab Ramayana karangan pujangga In­dia, Walmiki. Selanjutnya, para pujangga Jawa tidak lagi hanya menerjemahkan Ramayana dan Mahabarata ke bahasa Jawa Kuna, tetapi menggubahnya dan menceritakan kembali dengan memasukkan falsafah Jawa kedalamnya. Contohnya, karya Empu Kanwa Arjunawiwaha Kakawin, yang merupakan gubahan yang berinduk pada Kitab Mahabarata. Gubahan lain yang lebih nyata bedanya dengan cerita asli versi In­dia, adalah Baratayuda Kakawin karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. Karya agung ini dikerjakan pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya, raja Kediri (1130 – 1160).

Wayang sebagai suatu pergelaran dan tontonan pun sudah dimulai ada sejak zaman pemerintahan raja Airlangga. Beberapa prasasti yang dibuat pada masa itu antara lain sudah menyebutkan kata-kata “mawa­yang” dan `aringgit’ yang maksudnya adalah per­tunjukan wayang.

Kata `wayang’ diduga berasal dari kata `wewa­yangan’, yang artinya bayangan. Dugaan ini sesuai dengan kenyataan pada pergelaran Wayang Kulit yang menggunakan kelir, secarik kain, sebagai pembatas antara dalang yang memainkan wayang, dan penonton di balik kelir itu. Penonton hanya menyaksikan gerakan-gerakan wayang melalui bayangan yang jatuh pada kelir. Pada masa itu pergelaran wayang hanya diiringi oleh seperangkat gamelan sederhana yang terdiri atas saron, todung (sejenis seruling), dan kemanak. Jenis gamelan lain dan pesinden pada masa itu diduga belum ada.Untuk lebih menjawakan budaya wayang, sejak awal zaman Kerajaan Majapahit diperkenalkan cerita wayang lain yang tidak berinduk pada Kitab Ramayana dan Mahabarata. Sejak saat itulah cerita­cerita Panji; yakni cerita tentang leluhur raja-raja Majapahit, mulai diperkenalkan sebagai salah satu bentuk wayang yang lain. Cerita Panji ini kemudian lebih banyak digunakan untuk pertunjukan Wayang Beber. Tradisi menjawakan cerita wayang juga diteruskan oleh beberapa ulama Islam, di antaranya oleh para Wali Sanga. Mereka mulai mewayangkan kisah para raja Majapahit, di antaranya cerita Damarwulan.

Sejak zaman Kartasura, penggubahan cerita wayang yang berinduk pada Ramayana dan mahabarata makin jauh dari aslinya. Sejak zaman itulah masyarakat penggemar wayang mengenal silsilah tokoh wayang, termasuk tokoh dewanya, yang berawal dari Nabi Adam. Sisilah itu terus berlanjut hingga sampai pada raja-raja di Pulau Jawa. Dan selanjutnya, mulai dikenal pula adanya cerita wayang pakem. yang sesuai standar cerita, dan cerita wayang carangan yang diluar garis standar. Selain itu masih ada lagi yang disebut lakon sempalan, yang sudah terlalu jauh keluar dari cerita pakem.

B. Lakon Utama

Secara umam lalon yang dimainkan dalam wayang kulit adalah Mahabarata dan Ramayana. Tetapi tidak dibatasi dengan pakem standar tersebut, dalang juga memainkan lakon carangan (gubahan). Beberapa diantaranya Cerita Panji. Lakon Mahabarata mengisahkan permusuhan antara Pandawa dan Kurawa dalam perebutan Kerajaan astina. Pandawa dan Kurawa sama-sama mengklaim bahwa merekalah yang berhak atas tahta kerejaan astina. Walaupun sebenarnya yang paling berhak atas kerajaan adalah Pandawa. Mereka saling permusuhan dan selalu dimenangkan Pandawa. Untuk mengakhiri permusuhan tersebut kerajaan dipecah menjadi dua.

Lakon Ramayana mengisahkan Sri Rama dan Dewi Sinta perjuangan keduanya dalam menjalani asmara yang sejati. Karena kisah asmara mereka mendapatkan berbagai ujian. Diculiknya Dewi Sinta oleh Rahwana untuk dibawa ke kerajaan Ngalengka untuk dijadikan istri. Tetapi, meskipun rayuan dari Rahwana tidak dapat menggoyahkan pendirian dari Dewi Sinta yang tetap tresna (Cinta) kepada Sri Rama. Sri Rama yang marah karena istrinya diculik, dengan bantuan Anoman (kera putih) dan pasukan kera berhasil mengalahkan Rahwana dan menyelamatkan Dewi Sinta. Inti dari dua lakon utama wayang kulit Mahabarata dan Ramayana adalah tentang kebaikan yang mengalahkan angkara mungkar. Lakon utama hanyalah standarisasi tokoh-tokoh dalam pementasan wayang kulit. Di bawah Lakon utama ada lakon gubahan, seperti penjelasan atas tadi.

C. Filosofi Wayang Kulit

Wayang Kulit memiliki banyak filosofi yang dapat dipelajari oleh kita. Filosofi wayang kulit ada bukan hanya saat pertunjukan saja, tetapi sebelum pertunjukan dimulaipun ada filosofi yang dapat diambil. Lihatlah wayang yang berjajar di depan sebelum pementasan dimulai. Wayang selalu dijajarkan sesuai peran wayang tersebut. Peran wayang yang berwatak jahat (Butho), selalu diletakkan di pinggir jauh dari dalang. Sementara wayang yang berwatak baik dan bijaksana akan diletakkan berada di dekat dalang. Bila kita iteroretasikan pada kehidupan kita bahwa orang-orang yang baik dan bijaksana selalu akan dekat kepada Tuhan, sementara orang yang berwatak jahat akan menjauh dari Tuhan. Sehingga mengajarkan kita untuk selalu baik dan bjaksana.

Cerita pewayangan menggambarkan pandangan tentang konsep mahkluk Tuhan. Para tokoh wayang diibaratkan manusia dalam dunia nyata. Manusia bukan sesuatu yang bebas dari salah.Tokoh wayang menggambarkan perilaku manusia yang kadang-kadang keliru dan bisa saja khilaf. Tokoh punakawan diciptakan oleh budayawan jawa untuk memperkuat konsep filsafat bahwa di dunia ini tidak ada makhluk yang benar-benar baik dan benar-benar salah. Setiap makhluk selalu menyandang unsur kebaikan dan kejahatan. Tokoh punakawan yang muncul dalam pertunjukan wayang kulit, melambangkan rakyat atau kawula alit. Hal tersebut berdasarkan anggapan atau suatu faham yang kuat dan mendalam diantara masyarakat jawa, meskipun jarang terungkap; bahwa hanya rakyatlah yang merupakan sumber kekuatan yang sebenarnya, kesuburan, dan kebijaksanaan masyarakat Jawa, bukan lingkungan kraton. Sebagaimana para punakawan rela menjadi abdi yang rendah para bendara (Tuan) mereka yang luhur; begitu pula rakyat Jawa pun menerima kedudukan sederhana itu. Tetapi jika para Pandawa melupakan para panakawan, pasti akan terkena marabahaya atau malapetaka. Rakyat juga berharap para pemimpin tidak melupakan rakyat, karena berkat rakyatlah para pemimpin dapa menikmati kedudukannya. Kekuatan raja atau pemimpin tidak berarti apa-apa jika terpisah dari rakyat, karena hanya rakyatlah sumber kekuatan di dalam masyarakat.

Pandam Guritno (1976)[4] menyatakan bahwa panakawan dalam pewayangan merupakan pengejawatan sifat, watak, manusia dengan lambangnya masing-masing, yaitu: Semar lambang karsa (kehendak atau niat), Gareng lambang Cipta (pikiran, rasio, nalar), Petruk lambang rasa (perasaan), Bagong lambang karya (usaha, perilaku, perbuatan). Dengan kata lain bahwa panakawan yang berjumlah empat itu melambangkan cipta-rasa-karsa dan karya manusia. Jadi panakawan ( pana ‘tahu’ terhadap empat tersebut, dan kawan ‘teman’ manusia hidup di dunia).

D. Falsafah Wayang Kulit

Kita ketahui bahwa yang disampaikan dalam wayang kulit ingin mengajak manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi sebagai makhluk sosial. Wayang kulit menyampaikan bahwa kebaikan selalu dapat mengalahkan keburukan. penyampaian etika, norma, kebenaran, moral, maupun kejujuran dalam wayang kulit kepada manusia, agar manusia mendapat ketenangan dan kenyamanan hidup.

Misalnya dalam epos Mahabarata, terdapat kelompok Pandhawa yang mewakili nilai-nilai kebaikan serta Kurawa yang disimbolkan sebagai pemuja hawa nafsu dan angkara murka. Pemberian simbol-simbol (penanda) tersebut bertujuan sebagai kontrol masyarakat. Masyarakat akan melakukan hal-hal yang baik agar tidak dikategorikan sebagai kurawa yang berwatak tamak. Pemasukan yang dilakukan wayang dalam pemberian nasehat dalam mejalani kehidupan seperti : Nrimo ing pandum (menerima apa adanya), memeyu hayuning bawana (menjadikan dunia sejahtera), jer basuki mawa bea ( kebahagiaan butuh pengorbanan), dan kautamaning urip (menjadi manusia yang utama).

E. Politik Wayang Indonesia

Wayang kulit telah memberikan gambaran dan pelajaran dalam menjalani hidup dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal bernegara (politik) wayang kulit memberikan pelajaran dalam cerita Mahabarata bahwa ketamakan dalam mengejar kekuasaan yang dilakukan oleh Kurawa akan hancur atau dikalahkan kebenaran yang diwakili oleh Pandawa. Para politikus di Indonesia nampaknya telah banyak belajar dari salah satu tokoh dalam pewayang Mahabarata yaitu Sengkuni. Sengkuni merupakan Patih dari kerajaan Astina, sebuah negara yang dipimpin oleh Kurawa. Badannya kurus, mukanya pucat kebiru-biruan seperti pecandu. cara bicaranya “klemak-klemek” terkesan menjengkelkan.

Para politikus di negara kita cenderung berbuat licik, munafik, senang menfitnah, senang menghasut, senang mencela orang lain dan iri hati seperti watak sengkuni. Sengkuni juga dikenal dikenal juga sebagai pengemong atau penasihat, terutama hal-hal pemerintahan bagi para Kurawa dalam memerintah Astinapura. Bila kita umpamakan Sengkuni sebagai politikus dan para Kurawa sebagai pemerintah. Pola pikir politikus yang seperti Sengkuni yang mempengaruhi (ngemong) pemerintah (para kurawa) dalam mememerintah negara Indonesia. Sifat yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok untuk memerintah negara, dapat disimpulkan akan dapat menghancurkan negara.

Di sisi gelap jiwa Sengkuni menyimpan suatu dorongan sadis “biarlah orang lain menderita”. Di mana pun juga, kita akan menemukan orang-orang yang mempunyai kecenderungan kasar yang ingin mempertahankan dirinya, tetapi orang lain harus dikorbankan. Tidak seorangpun ingin disamakan dengan sengkuni yang berwatak seperti itu. Rendahnya politikus dalam memahami etika, norma, kebenaran, moral dan kejujuran seperti yang ada dalam wayang nampaknya telah melahirkan sengkuni-sengkuni baru di era modern. Maka jangan kaget jika muncul pemimpin-pemimpin seperti sengkuni, bahkan ada sengkuni-sengkuni disekeliling kita yang menduduki jawabatan kepemimpinan dan hanya mementingkan kelompok, tidak mempunyai jiwa pemimpin. Lalu kita menerima sebagai hal yang lumrah atau normal, dan tidak ada keterkejutan.

Pergeseran dalam masyarakat dalam hal kesakralan, sekarang harta benda lebih penting dari segala di dunia. Semua urusan dihitung uang, membuat orang berlomba-lomba mendapatkan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan orang-orang disekitarnya. Saat semua hanya mementingkan diri mereka dan kelompok inilah yang memunculkan sengkuni-sengkuni. Sengkuni dianggap menjadi panutan dan Pandawa menjadi musuh, karena Pandawa yang memiliki sifat adil, bijak dan kejujuran. Sikap yang seperti itu akan dianggap oleh sengkuni-sengkuni baru sebagai hambatan untuk mencapai keinginan mereka, sehingga harus disingkirkan. Semuanya menjadi serba terbalik. Mungkinkah suatu saat muncul Pandawa-padawa yang akan mengalahkan Sengkuni dan Kurawa yang sedang berkuasa sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Kantaprawira, Rusadi. 2006. Sistem Politik Indonesia ( Suatu Model Pengantar ). Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Kartiwa. 2009. Ilmu Politik. Bandung : CV Pustaka Setia.

Masoed, Mohtar &  Colin Mac Andrews. 2008. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Suryono, Hasan dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan ( di Perguruan Tinggi ). Surakarta : Sebelas Maret University Press.

Sutardjo. Sejarah Wayang Purwa. Yogyakarta : Panji Pustaka.

Sutardjo, Imam. 2006. Serpihan Mutiara Wayang. Surakarta : Penerbit Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret.

Syafiie, Inu Kencana & Azhari. 2010. Sistem Politik Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.

www.wikipedia.com

Biografi Pengarang

Memiliki nama lengkap Afika Fitria Permatasari. Lahir di Surakarta, 13 April 1992. Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Sosiologi – Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mempunyai Riwayat Pendidikan : Tk Aisyiah Sangkrah, SMP Negeri 3 Surakarta, SMA Negeri 3 Surakarta, S1 Sosiologi FISIP UNS (Sekarang). Mempunyai Motto hidup : Jadikan pengalaman sebagai guru terbaik.

Memiliki nama lengkap Arida Weny Sayekti. Lahir di Purworejo, 22 Januari 1992. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Sosiologi – Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mempunyai Riwayat Pendidikan : TK Bayangkari Purworejo, SD Pangenjurutengah 1 Purworejo, SMP Negeri 1 Purworejo, SMA Negeri 7 Purworejo, S1 Sosiologi FISIP UNS (Sekarang). Mempunyai Motto hidup  : Kegagalan merupakan awal dari keberhasilan.

Memiliki nama lengkap Purwito Zanuar Rahmadi. Lahir di Blitar, 01 Januari 1992. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Sosiologi – Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mempunyai Riwayat Pendidikan : TK AL-HIDAYAH Kamogan Kolomayan Wonodadi Blitar, SDN 03 Kolomayan Wonodadi Blitar, MTsN Kunir Wonodadi Blitar, SMAN 1 Ponggok Blitar, S1 Sosiologi FISIP UNS (Sekarang). Mempunyai Motto hidup  : Mengenal diri sendiri adalah Suluk mengenal Allah adalah Muluk.

Daniel Bell

Daniel Bell

Ramalan Sosial merupakan pendekatan khusus yang dipakai oleh Daniel Bell. Ia membedakan ramalam sosial dengan usaha-usaha prediksi sosiologis yang lebih awal. Prediksi menyangkut hasil peristiwa-peristiwa seperti siapa yang akan menang dalam pertandingan atau siapa yang kalah. Sedangkan ramalan sosial mencoba membuat garis besar peringkat kemungkinan dari berbagai kecenderungan historis. Menurut Bell, ramalan sosial hanya mungkin bila orang dapat menerima adanya suatu tingkat rasionalitas yang tinggi dikalangan mereka yang bisa mempengaruhi peristiwa-peristiwa.

Menurut Bell, konsep masyarakat post-industri dapat dipahami lewat lima dimensi atau komponen. Dimensi pertama menyangkut sektor ekonomi yaitu dimana masyarakat penghasil barang beralih menjadi penghasil barang. Hal ini dikarenakan industri yang semakin maju, semakin besar prosentase angkatan kerja yang bergerak meninggalkan sektor pertanian menuju ke sektor manufaktur ekonomi. Dimensi kedua terjadi di lapangan pekerjaan yaitu terdapat perubahan dalam jenis kerja seperti keunggulan kelas profesional dan teknis. Jenis pekerjaan yang menjadi jantung pada masyarakat post industri antara lain adalah para ilmiawan, insinyur, teknis. Dimensi ketiga ialah pemusatan pengetahuan teoritis sebagai inovasi pembentuk kebijaksanaan bagi masyarakat. Di sini teoritis-abstrak lebih unggul dari pengetahuan yang konkrit(penemuan) karena pengetahuan teoritis dianggap penting sebagai sumber keputusan-keputusan kebijakan. Demensi keempat  ialah orientasi masa depan yang mengendalikan teknologi. Dengan kata lain masyarakat post-industri bisa berencana dan mengontrol pertumbuhan teknologi . dimensi kelima mencakup pengambilan keputusan dan penciptaan teknologi intelektual baru. Dimensi ini berhubungan dengan metode atau cara memperoleh pengetahuan.

Dalam masyarakat post industri terjadi perubahan bentuk ekonomi yaitu dari barang ke jasa. Karena masyarakat post industri bertumpu pada informasi, kaum profesional semakin dibutuhkan. Hal tersebut disebabkan para kaum profesional tersebut memiliki informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, ramalan sosial bertugas mengidentifikasikan beberapa rintangan terhadap perubahan arah masyarakat yang berorientasi jasa tersebut. Salah satunya adalah rintangan produktivitas. Bell menyatakan bahwa produktivitas dan output yang berupa barang tumbuh lebih cepat  daripada jasa-jasa. Dalam jasa terdapat hubungan antara orang dengan orang daripada orang dengan mesin. Karena ketergantungan tersebut merupakan ketergantungan terhadap orang yang jasa-jasanya tetap harus dibayang maka biaya terus meningkat.

Menurut Bell dalam masyarakat sering terjadi perubahan struktural yang mempengaruhi pengetahuan dan teknologi. Pertumbuhan penting tak hanya terjadi dalam tingkat penemuan-penemuan saja tapi dalam skala kehidupan pun terjadi peningkatan-peningkatan. Menurut Bell, beberapa keputusan penting yang harus dihadapi masa depan masyarakat post-industri antara lain : metode pembiayaan pendidikan tinggi, evaluasi riset yang hasilnya dapat dipakai untuk alokasi masa depan sumber-sumber penelitian yang langka, penentuan proses kondisi dan setting untuk penciptaan kreativitas dan produktivitas, proses penemuan-penemuan teknologis yang dibuat dalam laboratorium bias ditransfer sehingga lebih siap untuk diproduksi, analisa arah dan kecepatan perkembangan pengetahuan dan tata cara penyesuaian guru-guru terhadap perkembangan terakhir, masalah monitoring perubahan sosial.

Sistem stratifikasi dan kekuasaan masyarakat post industri dapat dibandingkan dengan tipe masyarakat awal pra industri dan masyarakat industri yang berdasarkan alokasi sumber-sumber langka. Sumber utama masyarakat pra industri ialah tanah. Disini penguasa masyarakat pra industri adalah pemilik tanah dan militer sedangkan kekuasaannya berdasarkan atas kekuatan. Sumber utama masyarakat industri adalah mesin dan yang berkuasa adalah kaum pengusaha sedangkan kekuasaan mereka berdasarkan pengaruh tak langsung dalam politik. Sumber utama masyarakat post industri adalah pengetahuan dan kekuasaan dominan dipegang kaum ilmuwan dan peneliti.


Daftar Pustaka

Poloma, Margaret M. 2010. Sosiologi Kontemporer. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Ritzer, George – Douglas J. Goodman. 2004. Teori Sosiologi (Cetakan ke lima). Bantul : Kreasi Wacana Offset.

KETENAGAKERJAAN

KETENAGAKERJAAN


Indonesia terkenal dengan pertumbuhan penduduk yang banyak, terlebih lagi di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Yogyakarta dan lain sebagainya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini menyebabkan masyarakat saling berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan. Namun, ada suatu permasalahan disini yaitu jumlah pekerjaan dan pekerja tidak sebanding. Ada suatu ketimpangan sosial disini, jumlah ledakan penduduk terus terjadi namun disisi lain jumlah lapangan pekerjaan yang ditawarkan minim. Sehingga di Indonesia terdapat banyak pengangguran. Disamping itu pertumbuhan pembangunan yang pesat hanya terjadi di kota-kota besar. Di kota-kota besar itulah yang nantinya menjadi pusat perputaran ekonomi. Sedangkan di desa, pertumbuhan pembangunan terlihat sangat minim. Sehingga hal tersebut menyebabkan banyak penduduk desa yang berbondong-bondong ke kota demi mencari penghasilan yang lebih besar. Mereka beranggapan bahwa di kota besar banyak terdapat lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi, tentunya itu menjadi hal yang menjanjikan bagi sebagian masyarakat desa. Pada dasarnya, dengan berpindahnya mereka dari desa ke kota akan menyebabkan ledakan penduduk di kota-kota besar tersebut dan akan menyebabkan kekurangan penduduk di desa-desa.

Namun sebenarnya jumlah penduduk yang besar pada dasarnya merupakan potensi yang sangat berharga ditinjau dari segi tenaga kerja, jika dapat didayagunakan dengan baik, penduduk yang sangat banyak dan memiliki keterampilan ini merupakan potensi yang berharga. Jumlah penduduk yang besar dan tidak memiliki keterampilan ini adalah kerugiannya yang dapat menyebabkan pengangguran di mana-mana.

Di Indonesia, istilah pekerja digantikan dengan buruh. Didalam suatu perusahaan, akan terdapat buruh tetap dan buruh tidak tetap. Buruh tetap disini merupakan pegawai tetap dari suatu perusahaan itu sendiri. Sedangkan buruh tidak tetap adalah para pekerja yang dalam pekerjaannya menggunakan sistem kontrak kerja dengan suatu perusahaan. Jika kontrak kerja tersebut sudah habis masa berlakunya, maka buruh yang bersangkutan akan hengkang dari perusahaan tersebut. Sistem kontrak kerja ini sebenarnya merugikan para buruh. Namun bagi pengusaha / pemilih perusahaan, sistem ini dianggap sangat efektif. Karena mereka tidak akan menanggung gaji pesangon dan tunjangan-tunjangan lain. Selain itu sistem kontrak kerja ini juga mempermudah pengusaha dalam pemilihan buruh yang seuai dengan kriteria perusahaan tersebut. Disini pengusaha dapat sewaktu-waktu memutuskan kontrak kerja dengan buruhnya. Ini dapat disebabkan karena buruh yang bersangkutan tidak efektif dalam pekerjaannya atau buruh yang bersangkutan melakukan kesalahan.

Buruh di era sekarang dan di era masa lalu, terdapat sebuah perbedaan besar. Mungkin kebanyakan buruh sekarang ini mau tidak mau memakai sistem kontrak kerja. Hal ini tentunya berbeda dengan kondisi buruh di masalalu. Buruh  di masa lalu bekerja sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Jadi uang atau upah yang mereka dapat sesuai dengan apa yang mereka hasilkan. Contohnya saja buruh timah didaerah Belitung pada masalalu. Memang kebanyakan mereka merupakan tenaga kerja yang berasal dari cina. Mereka ini dibayar berdasarkan dengan hasil kerja mereka. Karena itu, para buruh ini terdorong untuk meningkatkan produktivitasnya. Jadi dalam kata lain, upah mereka ini besarnya ditentukan dari apa yang mereka hasilkan selama bekerja.

Kondisi buruh yang bekerja dengan sistem kontrak kerja tentunya sangat merugikan buruh, karena lamanya waktu mereka bekerja pada suatu perusahaan tergantung dengan kesepakatan kontrak kerja mereka dengan atasan mereka. Kontrak ini sewaktu-waktu bisa diputuskan untuk diakhiri oleh atasan mereka. Sistem penetapan upah buruh sekarang ini bervariasi berdasarkan industri yang memiliki perbedaan kemampuan membayarnya. Pembayaran upah ini kebanyakan dibedakan atas dasar perbedaan kota. Rata-rata dari upah buruh Indonesia sekarang ini kebanyakan dibawah rata-rata. Sehingga upah tersebut terkadang tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup para buruh. Dari hal-hal inilah yang memicu para buruh untuk melakukan mogok kerja dan berdemo untuk menuntut keadilan bagi kesejahteraan mereka.

Dalam posisi seperti itu, buruh tentunya banyak dirugikan. Mereka bekerja dibawah tekanan pemutusan kontrak kerja sewaktu-waktu. Selain itu gaji yang sedikit tentunya tidak setimpal dengan kondisi buruh yang bekerja dibawah tekanan seperti itu. Dengan sistem yang seperti ini, sebenarnya sama saja menampah jumlah pengangguran. Jika masa kontrak habis dan perusahaan tidak memperpanjangnya lagi, otomatis buruh yang bersangkutan menjadi seorang pengangguran. Hal ini tentunya akan menambah jumlah angka pengangguran di Indonesia. Bayangkan saja, di indonesia ada berapa banyak perusahaan dan berapa banyak buruh yang bekerja menggunakan sistem kontrak kerja dan juga berapa banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Jika sistem kontrak kerja tersebut habis semua masa berlakunya dan perusahaan tidak memperpanjang lagi, dapat dibanyangkan berapa banyaknya pengangguran yang tercipta.

Pemicu pengangguran juga disebabkan keterbukaan pasaran terhadap barang-barang impor dari luar tentunya. Konsumen akan cenderung lebih menyukai barang dari luar karena harganya yang relatif lebih murah. Hal inilah yang berdampak buruk pada sektor industri dalam negeri. Industri dalam negeri akan mengalami kesusahan dalam hal persaingan pemasaran produk. Jika tidak mampu bersaing maka sektor industri tersebut akan mengalami kerugian dan mau tidak mau harus mengalami gulung tikar. Dari situlah, nasib para buruh dipertarukan. Kebanyakan mereka akan menjadi korban pemecatan / phk karena industri yang bersangkutan gulung tikar.

Nasib buruh akan tetap memprihatinkan seperti ini kecuali dari pihak pemerintah dapat mengatasi masalah-masalah yang bersangkutan dengan buruh tersebut. Bukan hanya mendengarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh para buruh tetapi merealisasikan pengatasan masalah-masalah terebut secara nyata. Contohnya saja, pemerintah membatasi impor barang dari luar sehingga sektor industri indonesia tetap terjaga kelangsungannya. Selain itu pemerintah juga memperhatikan tuntutan-tuntutan yang di bicarakan oleh para buruh seperti mengubah sistem pengupahan buruh agar buruh tidak mendapatkan upah dibawah rata-rata. Selain itu, sebaiknya pemerintah mengubah peraturan mengenai sistem kontrak kerja untuk buruh agar nasip buruh tidak seperti ini. Paling tidak dengan sedikit perubahan undang-undang kontrak kerja, buruh dapat sedikit bernapas lega dan beban tekanan yang dipikulnya menjadi sedikit ringan dan juga kehidupan mereka akan menjadi lebih baik.


DAFTAR PUSTAKA

Erman, Erwiza. 1995. Kesenjangan Buruh-Majikan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

http://forum.detik.com

PROSES PENELITIAN KUANTITATIF

PROSES PENELITIAN KUANTITATIF

Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan Penelitian Kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang dikaitkan dan mempunyai kelelasan unsur.

Penelitian kuantitatif adalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Sebagai contoh: 240 orang, 79% dari populasi sampel, mengatakan bahwa mereka lebih percaya pada diri mereka pribadi masa depan mereka dari setahun yang lalu hingga hari ini. Menurut ketentuan ukuran sampel statistik yang berlaku, maka 79% dari penemuan dapat diproyeksikan ke seluruh populasi dari sampel yang telah dipilih. pengambilan data ini adalah disebut sebagai survei kuantitatif atau penelitian kuantitatif.

Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sering dipasangkan dengan sebutan metode modern dan tradisional. Metode kualitatif disebut sebagai metode modern, karena metode ini belum lama menghiasi dunia penelitian. Sedangkan metode kuantitatif disebut sebagai metode tradisional, karena metode ini telah digunakan sejak lama dan menjadi tradisi dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian kuantitatif terdapat data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan ilmu statistik. Dalam pengembangan dan tahapan penelitiannya, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif memiliki beberapa perbedaan yang mendasar yaitu:


Kuantitatif Kualittif

1.      Perbedaan Aksioma Dasar Tentang Realitas

a.      Sifat Realitas


b.      Hubungan Peneliti dengan yang Diteliti


c.      Hubungan Variabel


d.      Kemungkinan Generalisasi


e.      Peranan Nilai


2.      Perbedaan dalam Proses Penelitian

3.      Perbedaan dalam Karakteristik Penelitian

a.      Desain


b.      Tujuan


c.      Teknik Pengumpulan Data


d.      Instrumen Penelitian


e.      Sumber Data



Dapat diklasifikasikan, bersifat konkrit, dapat teramati dan terukur.


Bersifat independen, agar terbangun objektivitas dari peneliti.

Bersifat kausal atau sebab-akibat.


Cenderung membuat generalisasi pada hasil akhirnya.

Cenderung bebas nilai



Menentukan masalah, merumuskan masalah, menentukan konsep dan teori dari para ahli yang relevan, pengajuan hipotesis, menemukan asumsi terhadap hubungan antar variabel, menyusun instrumen penelitian dan menentukan metode atau strategi pendekatan. Setelah ditentukan strateginya, lalu penemuan yang berupa data dikumpulkan kemudian dibuat kesimpulan.






Desainnya ditentukan secara mantap sejak awal, spesifik, jelas dan rinci, serta menjadi pegangan tahap selanjutnya.

Bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.



Melalui kuesioner, observasi dan wawancara terstruktur.

Melalui angket, tes, wawancara terstruktur


Bersifat kuantitatif dari hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen.



Bersifat ganda, holistik, dinamis, yang merupakan hasil konstruksi dan pemahaman.


Bersifat interaktif dengan sumber data yang valid, agar data yang dianalisis memperoleh makna.

Bersifat timbal balik atau interaktif.

Cenderung transferability, yaitu hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu.

Cenderung terikat dengan nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data yang diperoleh


Terdapat tiga tahap dalam proses penelitian kualitatif yaitu tahap pertama adalah tahap deskripsi, dalam tahap ini peneliti mulai memasuki situasi sosial terdapat komponen tempat, responden, dan aktivitas. Tahap ke dua adalah tahap reduksi, dalam hal ini peneliti menentukan fokus penelitian yaitu memilih di antara hal yang telah dideskripsikan. Selanjutnya tahap ke tiga adalah tahap seleksi, dalam tahap ini, peneliti mengurai fokus yang telah dipilih menjadi komponen-komponen yang lebih rinci dan mendalam.




Desainnya lebih fleksibel, dapat berkembang dan muncul dalam proses penelitian, serta bersifat umum

Bertujuan untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori baru, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna.

Melalui wawancara mendalam, dokumentasi, triangulasi, dan pengamatan partisipan.

Peneliti sebagai instrumen, buku catatan, rekaman, kamera, handycam, dsb.

Bersifat deskriptif kualitatif dari dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dll.

Proses penelitian kuantitatif

Penelitian ini diawali dengan merumuskan masalah-masalah penelitian. Masalah penelitian ini dirumuskan secara operasional, dimana konsep-konsep yang dipilih dapat diukur secara kuantitatif. Masalah penelitian dijawab secara teoritik dengan cara mengacu pada teori-teori yang telah ada. Berdasar teori-teori yang dijadikan landasaan untuk menyusun hipotesa, kemudian dibuktikan kebenarannya di dalam penelitian. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis benar atau tidak, peneliti menyusun rancangan penelitian (research design). Sesuari dengan rancangan penelitian, tahap berikutnya adalah mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan, peneliti menginjak pada tahap mengolah dan menganalisis data. Tahap terakhir dari kegiatan proses penelitian kuantitatif adalah menulis laporan dengan cara menafsirkan hasil dan melaporkan apakah hipotesis terbukti.

Kegiatan penelitian kuantitatif itu bukan untuk membenarkan hipotesis, melainkan untuk membuktikan apakah hipotesis yang diketengahkan oleh peneliti itu terbukti atau tidak. Ada kemungkinan hipotesis tidak terbukti, maka peneliti harus melihat kembali setiap proses yang dilalui dan peneliti harus mengkaji ulang apakah laporan yang ditulis dan penarikan kesimpulannya sudah benar. Jika peneliti merasa bahwa laporan tersebut telah benar dan tidak mengandung bias dan obyektif, maka peneliti perlu melihat kembali proses sebelumnya yaitu proses pengolahan data dan analisis data. Jika peneliti tidak melihat suatu kesalahan, maka peneliti dapat mundur lagi dengan melihat proses pengumpulan data. Bagian ini merupakan bagian yang sangat rawan. Karena banyak sekali data yang dikumpulkan dengan cara yang acak-acakan, baik instrumennya yang acak-acakan sehingga tidak valid dan tidak reliable, atau pengumpul datanya yang bekerja asal-asalan. Dapat juga instrumen sudah valid dan reliable, peneliti telah bekerja keras namun data yang diperoleh tidak sesuai dengan kenyataan karena responden menyembunyikan fakta yang sesungguhnya dengan alasan tertentu.

Jika faktor instrument dan peneliti serta responden tidak dianggap sebagai faktor yang membuat hipotesis tidak terbukti, peneliti dapat mundur lagi dengan cara mencari jawaban : apa rancangan penelitian yang dipilih sudah tepat. Artinya apa rancangan tersebut telah dapat mengungkap permasalahan penelitian yang diketengahinya. Hal ini dikarenakan banyak rancangan penelitian yang kelihatan sesuai untuk dipilih tetapi di kenyataannya banyak sekali mengandung kelemahan. Jika rancangan penelitian dianggap sudah tepat, maka peneliti dapat mundur ke perumusan masalah. Karena pada umumnya masalah penelitian dijawab melalui hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pada acuan-acuan teori yang ada. Maka kita dapat mengkaji apakah teori yang dijadikan landasan penyusunan itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bisa jadi karena teori itu terikat pada tempat dan waktu dimana teori itu dilahirkan, bisa saja tidak sesuai untuk tempat dan waktu yang berbeda.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian kuantitatif:

  1. Langkah penelitian : Segala sesuatu direncanakan sampai matang ketika persiapan disusun. Dapat menggunakan sampel dan hasil penelitiannya diberlakukan untuk populasi. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti, sedangkan populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian.
  2. Hipotesis : Mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian hipotesis menentukan hasil yang diramalkan.
  3. Desain : Dalam desain jelas langkah-langkah penelitian dan hasil yang diharapkan.
  4. Pengumpulan Data : Kegiatan dalam pengumpulan data memungkinkan untuk diwakilkan.
  5. Analisis Data : Dilakukan sesudah semua data terkumpul.


DAFTAR PUSTAKA

Black, James A & Dean J Champion. Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Bandung : Refika Offset.

Slamet, Yulius. 2006. Metode Penelitian Sosial. Surakarta : Sebelas Maret University Press.

Suyanto, Bagong & Sutinah. 2010. Metode Penelitian Sosial ( Berbagai Alternatif Pendekatan ). Jakarta : Kencana Prenada Media Group.


George Herbert Mead

George Herbert Mead

Sikap-isyarat (gesture) merupakan gerak awal sebagai respon atas stimulus (rangsangan) dan mengundang respon. Contohnya : cupa sedang berbicara dengan vina, kemudian vina tiba-tiba meletakan jari telunjuknya ke depan bibir secara spontan cupha berhenti berbicara. Disini jari telunjuk yang diletakkan didepan bibir menandakan isyarat untuk diam. Hal ini menandakan jika isyarat yang diberikan oleh vina mengundang respon dari cupa.

Simbol-simbol signifikan merupakan sejenis gerak isyarat yang hanya dapat diciptakan manusia. Isyarat menjadi simbol signifikan bila muncul dari individu yang membuat simbol-simbol itu sama dengan sejenis tanggapan yang diperoleh dari orang yang menjadi sasara isyarat. Contohnya : di jalan raya sering terdapat tanda-tanda peraturan lalu lintas. Contohnya didepan sebuah gedung terdapat simbol “P” yang dicoret, otomatis orang-orang yang membawa kendaraan mereka tidak akan memarkir kendaraan mereka didepan gedung tersebut. Karena simbol tersebut menandakan dilarang parkir.

Diri (Self)

Diri muncul dan berkembang melalui aktivitas dan antara hubungan sosial. Menurut Mead, mustahil membayangkan diri yang muncul dalam ketiadaan pengalaman sosial. Mead juga tertarik pada asal usul diri dan menyusun asal usul diri melalui beberapa tahap perkembangan masa kanak-kanak.

Tahap bermain (play stage) : Pada tahap inilah anak-anak mulai belajar mengambil peran orang yang berada disekitar dirinya. Namun pada tahap ini sang anak belum sepenuhnya memahami isi peran yang ditirunya. Contohnya, seorang anak berpura-pura menjadi seorang dokter, polisi, petani, dan lain-lainnya.

Tahap permainan (game stage) : Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya telah mengetahui peran yang harus dijalankan tetapi telah mengetahui pula peran yang harus dijalankan oleh orang lain dengan siapa ia berinteraksi. Contohnya, keadaan dalam suatu pertandingan : seorang anak yang bermain dalam suatu pertandingan tidak hanya mengetahui apa yang diharapkan orang lain darinya, tetapi juga apa yang diharapka dari orang lain yang ikut bermain dalam pertandingan tersebut. Di kala bermain sebagai penjaga gawang dalam suatu pertandingan sepak bola, ia mengetahui peran-peran yang dijalankan oleh para pemain lain, wasit, penjaga garis, dan sebagainya.

Genelralized other : pada tahap ini, anak sudah mengetahui peranan yang diinginkannya dan mampu memposisikan dirinya dimana ia akan berperan. Contohnya, seorang anak ingin menjadi kiper, berarti dia sudah tahu kiper itu tugasnya apa saja. Atau seorang anak ingin menjadi wasit, maka ia akan tahu apa saja tugas seorang wasit itu.

Konsep “I” dan “Me”

Mead mengidentifikasi dua aspek atau fase diri yang dinamakan “I” dan “Me”. Mead menyatakan, diri pada dasarnya adalah proses sosial yang berlangsung dalam dua fase yang dapat dibedakan. “I” adalah pandangan orang lain terhadap diri kita atau persepsi orang lain terhadap diri kita. Sedangkan “Me” adalah cara memahami diri sendiri. Contoh dari konsep ini adalah :

“I” : Weni beranggapan saya ini sangat menyukai warna ungu karena saya sering memakai baju warna ungu dan barang-barang yang memiliki warna ungu.

“Me” : saya menyukai warna ungu maka dari itu saya sering memakai barang-barang yang memiliki warna ungu.

Daftar Pustaka

Ritzer, George – Douglas J. Goodman. 2004. Teori Sosiologi (Cetakan ke lima). Bantul : Kreasi Wacana Offset.

Ritzer, George – Douglas J. Goodman. 2010. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Kencana.

TUGAS SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

Mengapa pendekatan modernisasi bisa menyebabkan kemiskinan dan pengangguran tidak merata ?

Modernisasi adalah sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Modernisasi memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut :

1.        Cara berpikir yang ilmiah yang berlembaga dalam kelas penguasa ataupun masyarakat.

2.        Sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi.

3.        Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu.

4.        Penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa.

5.        Tingkat organisasi yang tinggi yang di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan.

6.        Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial.

Menurut Alex Inkeles dan David Smith, faktor manusia (manusia modern) merupakan komponen penting penopang pembangunan. Pembangunan bukan saja sekedar pemasokan modal dan teknologi tetapi dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material agar menjadi produktif. Manusia modern itu harus menerima keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi ke msa sekaran dan masa depan, punya kesanggupan merencanakan, percaya bahwa manusia bisa menguasai alam bukan sebaliknya, dan sebagainya.

Menurut Inkeles dan Smith, faktor pendidikan dan pengalaman kerja merupakan faktor utama perubah manusia menjadi manusia modern. Ia menerangkan bahwa dampak pendidikan tiga kali lebih luas dibandingkan dengan usaha lainnya. Kemudian, barulah pengalaman kerja dan pengenalan terhadap media massa yang merupakan cara kedua yang efektif.

Pendekatan modernisasi ini dapat menimbulkan dampak positif namun dilain pihak juga menimbulkan dampak negatif. Dampak positifnya seperti adanya perubahan tata nilai dan sikap (cara berpikir masyarakat yang rasional), berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya seperti ketertinggalan perubahan, sikap menjadi individualistik, dan adanya kesenjangan sosial.

Pendekatan modernisasi yang menyebabkan kemiskinan dan pengangguran tidak merata ini disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Cara berfikir mereka masih sangat tradisional, sehingga memperlambat pemikiran modern untuk masuk. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang berfikir modern, mereka akan mudah menerima perubahan ke arah modern. Ini tentunya menjadi kendala besar untuk menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang modern. Individu pada masyarakat modern itu sendiri cenderung memiliki sifat individualistik. Hal ini tentunya akan menjadikan persaingan yang ketat dalam dunia kerja mereka. Siapa yang tidak cekatan menerima perubahan, maka ia akan tersingkir dari pekerjaannya. Dampaknya ialah bertambahnya pengangguran. Dari pengangguran tersebut akan tercipta kemiskinan, entah itu dikarenakan susahnya mencari pekerjaan atau enggannya masyarakat untuk mencari pekerjaan. Pada negara modern, kemiskinan dan pengangguran tidak merata akan bertambah jika masyarakatnya tidak bisa menerima perubahan entah itu perubahan teknologi maupun ilmu pengetahuan.

Penyebab kemiskinan juga diakibatkan oleh faktor-faktor non-material, khususnya dunia ide atau alam pikiran. Faktor ini menjelma dalam alam psikologi individu atau nilai-nilai kemasyarakatan yang menjadi orientasi penduduk dalam memberikan arah kepada tingkah lakunya. Faktor-faktor ini dianggap sebagai faktor yang mandiri yang bisa dipengaruhi secara langsung melalui hubungan dengan ide yang lain. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu cara yang sangat penting untuk menguah psikologi seseorang atau nilai-nilai budaya sebuah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

http://id.wikipedia.org/wiki/Modernisasi

Tugas Kelompok Sosiologi Kependudukan

PERUMAHAN

Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Kependudukan



Disusun Oleh :

Ade Puspa Pratama                           (D0310001)

Afika Fitria P.                                     (D0310005)

Arida Weny S.                                    (D0310011)

Clara Pedika P.                                  (D0310015)

Diah Novitasari                                  (D0310017)

Kesha Primora                                   (D0310035)

Mustika Satriyani P.             (D0310045)

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011



PERUMAHAN

1. Pengertian Rumah

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. (UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman).

Dalam arti umum, rumah adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan, namun tempat tinggal yang khusus bagi hewan biasa disebut sangkar, sarang, atau kandang. Dalam arti khusus, rumah mengacu pada konsep-konsep sosial-kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, tempat bertumbuh, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain. (Wikipedia, 2010).

Dalam pengertian yang luas, rumah bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan, untuk menikmati kehidupan, beristirahat dan bersuka ria bersama keluarga. Di dalam rumah, penghuni memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini. Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya, dan lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya. (Frick, 2006 : 1)

Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal (Kamus Bahasa Indonesia, 1997). Kebutuhan akan dapat berlindung sebenarnya termasuk kebutuhan yang utama, selanjutnya karena manusia tidak lagi hidup secara berpindah-pindah, maka mereka memerlukan tempat tinggal yang tetap, yang sekarang bisa disebut rumah. (Juhana, 2000 : 31)

2. Latar Belakang terjadinya perumahan

a. Sejarah

Perumahan berawal dari pemukiman rumah-rumah pada jaman kerajaan. Ada pemukiman-pemukiman khusus untuk para pengabdi kerajaan. Misalnya, seperti kauman. Seiring berjalannya jaman, berkembanglah pemukiman-pemukiman menjadi perumahan.

b.   Pengertian Perumahan

Perumahan merupakan tempat tiap individu yang ada saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain serta memiliki sense of belonging atas lingkungan tempat tinggalnya. (Abrams, 1964 : 7).

Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut. (Pedoman Perencanaan Lingkungan Perumahan, 1983 : 24).

Perumahan dapat diartikan sebagai suatu cerminan dan pengejawantahan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat ataupun suatu bangsa. (Yudhohusodo, 1991: 1).

Perumahan ialah bangunan atau bagiannya, termasuk halaman dan jalan keluar masuk yang dianggap perlu yang dipergunakan oleh seseorang, perusahaan, atau badan-badan lain untuk tempat tinggal dan atau keperluan lain. (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat a, Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan dalam Hamzah, 2000 : 90).

Soedarsono, staf Ahli Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Hukum mengemukakan, jika suatu daerah telah tumbuh dan berkembang, rumah-rumah sebagai suatu proses bermukim, yaitu kehadiran manusia dalam menciptakan ruang dalam lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya dinamakan perumahan. Jadi, dapat dikatakan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah-rumah sebagai tempat bermukim manusia dalam melangsungkan kehidupannya. (Ridho, 2001 : 18) .

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. (Musthofa, Bisri. 2008 : 64) .

Perumahan tidak dapat dilihat sekedar sebagai suatu benda mati atau sarana kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu, perumahan merupakan suatu proses bermukim, kehadiran manusia dalam menciptakan ruang hidup di lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya. (Juhana, 2000 : 31).

Perumahan dapat diartikan dari beberapa elemen dari perumahan, yaitu :

1.    Shelter : perlindungan terhadap gangguan eksternal (alam, binatang), dan sebagainya.

2.    House : struktur bangunan untuk bertempat tinggal.

3.    Housing : perumahan, hal hal yang terkait dengan aktivitas bertempat tinggal (membangun, menghuni).

4.    Human settlement : kumpulan (agregat) rumah dan kegiatan perumahan (permukiman).

5.    Habitat : lingkungan kehidupan (tidak sebatas manusia).

3. Fungsi Perumahan

a.              Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. (UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman)

b.             Pemakaian atau penggunaan perumahan adalah sah apabila ada persetujuan pemilik dengan mengutamakan fungsi perumahan bagi kesejahteraan masyarakat. (Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan).

4. Pengertian Permukiman

Permukiman dapat diartikan sebagai sejumlah besar rumah yang terletak pada kawasan tertentu, yang dapat berkembang, atau diadakan dan dikembangkan untuk dapat mengakomodasi sejumlah besar keluarga yang memerlukannya. Berkembang dapat diartikan sebagai tumbuh secara organis tanpa macam-macam pemikiran, sedang diadakan dan dikembangkan berarti telah menempuh berbagai proses dan pertimbangan yang mempengaruhi pemilihan lokasi, struktur ruang, lingkungan, besaran, letak bangunan sampai bentuk detail konstruksi dan bahan bangunan. (Hermanislamet, 1993)

Permukiman adalah penataan kawasan yang dibuat oleh manusia dan tujuannya adalah untuk bertahan hidup secara lebih mudah dan lebih baik (terutama pada masa kanak-kanak), memberi rasa bahagia dan rasa aman (sebagaimana disyaratkan oleh Aristotheles), dan mengandung kesempatan untuk pembangunan manusia seutuhnya.  Jadi, permukiman dapat dirumuskan sebagai suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional sebagai satuan sosial, ekonomi, dan fisik tata ruang, dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum dan fasilitas sosial. Kawasan tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh, dengan membudidayakan sumber daya dan dana dalam mengelola lingkungan yang ada untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Di samping itu, juga memberi rasa aman, tenteram, nikmat, nyaman, dan sejahtera dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan agar berfungsi sebagai wadah yang dapat melayani kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. (C A. Doxiadis dalam Ridho, 2001 : 19)

5. Penduduk dan Perumahan

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, masalah penyediaan tempat pemukiman bagi penduduk kian mendesak. Apalagi yang terjadi di pulau jawa, dimana jumlah penduduk terpadat dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia pasal 25 mengakui pentingnya perumahan secara social bagi manusia.Kebutuhan manusia yakni setelah sandang dan pangan yakni papan atau perumahan. Bagaimanapun juga rumah adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, setelah sandang dan pangan tersedia.(Ninik Widiyanti.1987:266)

Bagi Indonesia permasalahan pemenuhan kebutuhan perumahan belum dapat terlaksana dengan baik karena terbentur oleh dana yang dimiliki.

Pembangunan perumahan tak mampu berpacu dengan pesatnya pertambahan penduduk. Khususnya, penyediaan rumah bagi golongan penghasila rendah yang sebagian besar penduduk karena urbanisasi telah membawa kemiskinan makin meluas menjadikan adanya pemukiman kumuh. Inilah tugas bagi pemerintah dimana menyediakan perumahan sederhana namun memiliki fasilitas yang memadai bagi penduduk dengan penghasilan rendah.

Untuk penyediaan perumahan, selain terganjal masalah modal, juga ada permasalahan lahan. Kelangkaan lahan ini menyebabkan harga tanah semakin tinggi.Perkembangan  zaman yang pesat ,lebih modern, tingkat harga tanah pun semakin tinggi.Apabila dibandingkan dengan penghasilan penduduk yang rendah maka pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan.

Studi Kasus 1

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam sebuah pertemuan antara Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa dengan para pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia, Suharso mengatakan bahwa kondisi Jakarta untuk perumahan dan kawasan permukimannya seperti keruwetan kota New York 20 tahun lalu.

“New York yang saya datangi 20 tahun lalu luar biasa padatnya. Kawasan Manhattan yang terkenal Bronx-nya terkesan kumuh dan lambang kota yang gagal. Jakarta saat ini seperti New York 20 tahun lalu,” kata Suharso di Jakarta, pekan lalu.

New York lantas berevolusi dan berbenah menjelma menjadi kota yang cantik. Keterlibatan pemerintah dan swasta membangun kota New York menempatkan dua poin penting sebagai kuncinya, yakni perumahan dan pengembangan kawasan permukiman (housing and urban development).

“Rumah-rumah untuk rakyat dibangun di tengah kota, dilengkapi fasilitas dan infrastruktur, juga ruang-ruang sosial. Lalu ke mana apartemen-apartemen mewah? Semua bergeser ke pinggir New York, tendensinya sudah berubah,” ungkap Suharso.

Kota New York menjadi lengang, tidak padat, dan lalu lintas yang lancar, kata Suharso, seolah mensahihkan urusan perumahan dan kawasan permukiman dalam kerja kementeriannya. “Ini satu dari 15 kementerian di Amerika Serikat yang memiliki kewenangan diskresi. Dalam hal itu, pusat mengintervensi negara-negara federal lewat kebijakan perumahan dan permukiman,” paparnya.

Suharso mengatakan, pihaknya tak mau kondisi Jakarta karut-marut seperti New York 20 tahun lalu. Menurutnya, Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) No 1 tahun 2011 dapat memberi kepastian atas pengembangan perumahan. “Housing dan urban development itu sejajar. Urban development tanpa housing tidak ada artinya, begitu juga sebaliknya,” ucapnya. (Natalia Ririh)


STUDI KASUS 2

PONTIANAK, KAMIS- Kenaikan harga bahan bangunan hingga 40 persen sejak tiga bulan lalu, ditambah dengan krisis keuangan global yang diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit perumahan, cukup menyulitkan pengembang yang membangun perumahan rakyat di Kalimantan Barat.

Target pembangunan 2.000 rumah sederhana sehat (RSH) dan 500 rumah untuk kelas menengah ke atas pada tahun 2008 hampir dipastikan tidak akan tercapai.

Sekretaris DPD Real Estat Indonesia (REI) Sabar SP Tambunan, Kamis (6/11), mengatakan, realisasi pembangunan RSH hingga bulan September masih berkisar 1.100 unit atau sekitar 55 persen dari terget. Hingga akhir tahun 2008, diperkirakan realisasi pembangunan RSH hanya mencapai 1.500 unit atau sekitar 75 persen.

Untuk pembangunan perumahan kelas menengah ke atas, realisasi hingga bulan September lalu berkisar 200 unit atau 40 persen dari target. Pencapaian hingga akhir tahun ini diperkirakan hanya dapat terbangun sekitar 300 unit atau 60 persen dari target.

Pembangunan RSH sedikit terbantu karena pemerintah menyesuaikan harga RSH dari Rp 49 juta menjadi Rp 55 juta dan pemberian subsidi terhadap bunga kredit perumahan masih tetap, dengan bunga berkisar 7,5-9 persen. “Sedangkan pembangunan perumahan kelas menengah ke atas akan mengalami pelambatan karena dengan peningkatan suku bunga kredit itu akan menurunkan daya beli masyarakat,” katanya.

Tanpa memberikan angka pasti, Sabar menyebutkan, banyak di antara konsumen perumahan kelas menengah ke atas memilih membatalkan pesanannya. Selain karena peningkatan suku bunga kredit perumahan, mereka juga keberatan karena pengembang telah melakukan penyesuaian atau kenaikan harga antara 20-30 persen.

Sekitar 30 pengembang yang menjadi anggota REI Kalbar, saat ini diimbau menahan diri untuk tidak jor-joran membangun perumahan untuk kelas menengah ke atas karena hampir dipastikan akan dalam pemasarannya. Pembangunan perumahan kelas menengah ke atas bisa saja terus dilakukan asalkan sesuai dengan pesanan.

Situasinya memang sedang sulit. Pembangunan perumahan dalam skala terbatas tetap dilakukan karena jika tidak membangun sama sekali, bisa berdampak pada sekitar 1.500 pekerja bangunan di Kalbar . “Kami berharap badai krisis ini segera berlalu. Paling tidak pemerintah bisa membantu dengan mengeluarkan kebijakan menurunkan suku bunga kredit perumahan,” katanya.


DAFTAR PUSTAKA

Catanese, Anthony J & James c Snyder. 1998. Perencanaan Kota. Jakarta : PT Erlangga.

Daljoeni. 1978. Seluk Beluk Masyarakat Kota. Alumni Bandung.

Gilbert, Allan 7 Josef Gugler. Urbanisasi dan Kemiskinan.1996. Yogyakarta : PT Tiara Wacana.

Widiyanti, Ninik. 1978. Ledakan Penduduk Menjelang Tahun 2000. Jakarta : PT Bina Aksara

http://nasional.kompas.com/read/2011/03/23/04091045/Jakarta.Bak.New.York.20.Tahun.Lalu

ANALISIS KASUS


Sungai Mini Cheonggyecheon yang Menghanyutkan ( 13 September 2011 ).

Hanya di Seoul, saya bisa menyusuri aliran sungai di tengah kota dan menemukan banyak hal menarik.

Tugas :

  1. Analisa gambar dan keadaan dari kasus diatas!
  2. Bagaimana jika keadaan tersebut di berlakukan di Indonesia !

Analisa Gambar :

Dilihat dari gambar diatas, keberadaan sungai mini cheonggyecheon mempunyai arti besar bagi masyarakat di sekitarnya. Hal itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang belalu lalang dan beraktifitas di sekitar sungai tersebut. Sungai yang diapit oleh bangunan-bangunan bertingkat tersebut terlihat asri dan terjaga kebersihannya. Hal ini berbeda dengan sungai-sungai di Negara lain. Apalagi di era sekarang ini, tentunya sangat sulit untuk menemukan sungai yang berada ditengah kota yang mempunyai pemandangan seperti sungai cheonggyecheon. Keadaan sungai cheonggyecheon yang asri ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah yang menerapkan proyek penghijauan kota. Selain itu masyarakat juga berperan penting karena mereka menyadari pentingnya menjaga lingkungan hingga sungai cheonggyecheon tetap terjaga keindahannya.

Dari gambar diatas, kita juga dapat menganalisis keadaan sungai cheonggyecheon dari beberapa aspek seperti aspek lingkungan, budaya, tata kota, dan lain sebagainya. Dalam aspek lingkungan, dapat dilihat disekitar sungai tersebut tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, terdapat banyak pepohonan yang menciptakan suasana asri di sekitar sungai tersebut dan juga keadaan air yang jernih sehinggal masyarakat bisa bermain air di dalam sungai tersebut. Lingkungan yang asri tersebut tidak lepas dari kesadaran masyarakat yang berada di sekitar sungai cheonggyecheon. Kesinambungan ini terjadi karena masyarakan sadar betul tentang pentingnya menjaga kekayaan alam mereka.

Dari aspek budaya, masyarakat korea memang sangat menghargai dan menjunjung tinggi budaya mereka. Salah satunya dengan menjaga kelestarian sungai cheonggyecheon tersebut. Sungai ini dari dulu sudah memiliki peran bagi masyarakat korea salah satunya yaitu untuk tempat mencuci.

Dari aspek tata kota, sungai ini cukup stategis. Berada ditengah kota yang dikelilingi gedung-gedung bertingkat dan melewati beberapa daerah populer turis seperti dongdaemun. Sungai ini juga dekat dengan dua stasiun bawah tanah yaitu stasiun Jonggak dan stasiun Euljiro il-ga. Penataan tempat disekitar sungai cheonggyecheon juga cukup menawan. Dengan adanya pepohonan di sepanjang aliran sungai, menambah hawa sejuk jika kita melintasi sungai tersebut. Bukan hanya karena pepohonan yang rindang yang membuat tempat ini menjadi salah satu kawasan yang banyak dituju untuk berekreasi, sungai ini juga dilintasi oleh 22 jembatan dan batu undakan.

Dari aspek manfaatnya, sungai cheonggyecheon berperan besar bagi masyarakat diskitarnya. Dengan keberadaan sungai yang menawarkan pesona yang indah ini, banyak masyarakat korea dan turis mendatangi tempat ini. Entah itu untuk berekreasi atau untuk berjalan-jalan saja. Selain itu, letak sungai yang diapit oleh gedung-gedung bertingkat menyebabkan sekitar sungai tersebut menjadi pusat perekonomian yang menunjang. Hal ini disebabkan banyaknya karyawan kantor yang menghabiskan jam makan siangnya di sepanjang sungai tersebut untuk menikmati makan siang mereka. Jadi secara tidak langsung, keberadaan sungai ini bermanfaat untuk menungjang perekonomian disekitarnya.

Jika keadaan tersebut diberlakukan di Indonesia :

Jika hal tersebut diberlakukan di Indonesia, tentunya akan sangat sulit untuk menerapkannya. Karena untuk memiliki sungai yang jernih ditengah kota haruslah ada kesadaran dari masyarakat yang bersangkutan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar sungai. Di dalam lingkungan hidup terdapat dua komponen penting, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam bisa terjaga kelestariannya jika sumber daya manusia yang bersangkutan mempunyai kesadaran untuk menjaganya.

Di indonesia, kebanyakan masyarakatnya tidak sadar dengan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, tentulah sangat sulit untuk menerapkan sebuah suasana pemandangan sungai yang asri ditengah kota. Contohnya : masyarakat disepanjang aliran sungai ciliwung. Kebanyakan mereka bertindak sesuka hati mereka dengan cara membuang sampah di sungai. Pabrik-pabrik juga kebanyakan membuang limbah mereka kesungai tanpa memikirkan apakah limbah tersebut berbahaya atau tidak bagi lingkungan. Selain itu keadaan lingkungan di sekitar sungai ciliwung terkesan amburadul dan kumuh. Banyak bangunan liar yang berdiri di pinggir sungai, banyaknya sampah rumah tangga yang berada di dalam sunga tersebut , dan pepohonan di sekitar sungai juga tidak serimbun di sekitar sungai-sungai yang masih asri. Dengan kenyataan seperti itu bagaimana bisa kita menerapkan keadaan tersebut di Indonesia. Walaupun setiap tahun diadakan pembersihan sampah di sepanjang sungai ciliwung dan penghijauan di tepi-tepi sungai ciliwung, tetap saja hal tersebut agak sulit diberlakukan. Di lihat dari sumberdaya manusianya yang sebagian besar acuh tak acuh dengan keadaan sekitar tentunya mustahil untuk menerapkan suasana seperti gambar diatas.

Namun sebenarnya, di Indonesia bisa saja menerapkan keadaan tersebut. Tetapi sungai yang di fokuskan bukan sungai-sungai di kota-kota besar melainkan sungai di pedalaman seperti di Kalimantan atau di Papua . Karena sungai-sungai di pedalaman hutan, kebanyakan masih asri dan air sungainya masih jernih belum terkena limbah pabrik atau limbah rumah tangga. Tetapi hal tersebut juga mempunyai kendala-kendala besar seperti susahnya transportasi untuk menuju sungai tersebut, medan yang dilewati susah, dan jauh dari pusat kota.


DAFTAR PUSTAKA

http://id.travel.yahoo.com/jalan-jalan/194-sungai-mini-cheonggyecheon-yang-menghanyutkan

Soerjani, Moh ,Rofiq Ahmad dan Rozy munir.1987. Lingkungan : Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia

JENIS-JENIS PENELITIAN

JENIS-JENIS PENELITIAN

Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Metode Penelitian Sosial


Soal :

Cari tiga referensi / sumber bacaan yang menjelaskan jenis atau macam penelitian. Jelaskan secara singkat perbedaan dari berbagai jenis penelitian tersebut. Berikan komentar terkait pembedaan jenis-jenis penelitian tersebut.

Menurut buku Metode Penelitian Sosial yang ditulis oleh Drs. Yulius Slamet, M.Sc. penelitian dapat  dibedakan menjadi beberapa jenis. Perbedaan tersebut berdasarkan pada beberapa hal, antara lain :

Penelitian berdasarkan pada tujuannya

1. Penelitian Eksploratoris

Penelitian ini dilakukan bilamana sebuah penelitian tidak familiar dengan masalah yang diteliti. Topik yang diteliti masih relatif baru dan literatur atau hasil penelitian yang membahas masalah tersebut masih langka.

2. Penelitian Deskriptif

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang di teliti. Penelitian ini mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti.

3.Penelitian Eksplanatoris

Penelitian ini untuk menjawab apakah suatu gejala sosial tertentu berhubungan dengan gejala sosial yang lain atau apakah suatu variable berhubungan dengan variable yang lain. Maksud dari penelitian ini sebenarnya untuk menguji hipotesis yang diketengahkan oleh peneliti.

Penelitian dibedakan atas dasar kegunaannya

1. Penelitian murni ( pure research atau basic research )

Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan konsep, mengembangkan teori, menguji hipotesis, atau menguji kebenaran suatu teori.

2. Penelitian terapan ( applied research )

Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau penyakit masyarakat tertentu. Kegunaannya bersifat praktis, yaitu untuk mengatasi persoalan yang harus segera dipecahkan.

3. Penelitian aksi ( action research )

Penelitian ini bermaksud untuk mengatasi masalah dengan cara memberikan tindakan-tindakan nyata.

4. Penelitian kebijakan ( policy research )penelitian ini dimaksudkan berdasarkan data yang ada dapat dirumuskan suatu kebijakan tertentu. Kebijakan dapat berupa peraturan, undang-undang, surat keputusan, dan lain sebagainya yang memiliki kekuatan hukum tersebut.

5. Penelitian evaluasi ( evaluation research )

Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai suatu program, kegiatan, atau kebijakan yan ditujukan untuk mengintervensi masyarakat.

Dilihat dari lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan

1. Penelitian Kancah ( field research )

Penelitian ini dilakukan di suatu wilayah geografi tertentu dimana peniliti terjun langsung ke masyarakat melihat apa yang terjadi. Biasanya dengan pengamatan, wawancara, atau kuesioner yang dia berikan kepada responden.

2.      Penelitian Kepustakaan ( library research )

Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti memeriksa bahan-bahan yang telah ditulis oleh orang lain. Kegiatan peneliti ini ialah membaca seluruh dokumen baik yang diterbitkan secara resmi ataupun yang terdapat diseluruh bahan cetakan, micro film, micro fisch, pita rekaman, atau sumber-sumber lain yang telah dikumpulkan oleh orang lain.

Dibedakan atas dasar metode utamanya yang dipakai

1.      Penelitian Survei

Penelitian ini mengumpulkan data terhadap sejumlah individu yang dianggap representative mewakili populasinya untuk memperoleh sejumlah nilai-nilai tertentu atas sejumlah variable yang dipilih.

2.      Penelitian Kasus

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari segala gejala-gejala sosial melalui analisis yang terus menerus tentang kasus yang dipilih. Kasusnya bisa jadi individu, kelompok, suatu episode, suatu proses, suatu komunitas, suatu masyarakat.

3.      Penelitian eksperimental

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih dengan memberikan perlakuan tertentu pada kelompok eksperimental. Didalam penelitian sosial biasanya tidak dapat melakukan kegiatan penelitian ekperimental sungguhan karena tidak mungkin untuk mengontrol seluruh variable yang mempengaruhi timbulnya suatu akibat.

4.      Penelitian Grounded (grounded research)

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan teori yang ditarik secara induktif dari studi yang mendalam.

Menurut buku Metode Penelitian Sosial ( Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya ) yang ditulis oleh Dr. Irawan Soehartono. Jenis penelitian yang disebutkan dalam buku ini hanya ada beberapa saja, antara lain :

1. Penelitian Pekerjaan Sosial

Penelitian ini berfungsi untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan yang dapat dipercaya untuk melayani tujuan dan cara-cara kerja pekerja sosial dalam semua cabangnya. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian sosial. Pengertian penelitian sosial sendiri adalah penelitian yang berfungsi melayani pengembangan ilmu-ilmu sosial.

2. Penelitian Eksplortori ( penjajagan ) atau Penelitian formulatif

Penelitian yang bertujuan untuk lebih mengenal atau memperoleh pandangan baru tentang suatu gejala, yang seringkali untuk dapat merumuskan masalah penelitian dengan lebih tepat atau untuk dapat merumuskan hipotesa.

3. Penelitian Deskriptif

Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri individu, situasi, atau kelompok. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

4. Penelitian Survei

Penelitian survei adalah penelitian pengamatan yang berskala besar yang dilakukan pada kelompok-kelompok manusia. Yang dimaksud pengamatan disini tidak hanya terbatas pada pengamatan dengan penglihatan, tetapi yang dimaksud adalah bahwa data yang dikumpulkan tidak sengaja ditimbulkan oleh peneliti seperti yang dilakukan dalam eksperimen.

Menurut buku Metode Penelitian Sosial ( Berbagai Alternatif Pendekatan ) yang ditulis oleh Bagong Suyanto dan Sutinah, jenis penelitian yang dicantumkan hanya ada dua. Jenis penelitian tersebut adalah :

1. Penelitian Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan data berupa angka. Di dalam penelitian kuantitatif terdapat tiga tipe analisis , yaitu:

a. Analisis utama / primer ( primary analysis ) : merupakan analisis asli yang dilakukan oleh peneliti yang menghasilkan temuan tentang topik spesifik. Dengan kata lain analisis primer adalah suatu analisis yang mempertimbangkan data / informasi utama yang diperoleh dalam suatu penelitian.

b. Analisis sekunder atau analisis data sekunder ( secondary analysis ) : merupakan suatu analisis tentang temuan-temuan yang ada dari peneliti lain yang mungkin menggunakan metode yang berbeda dan lebih halus. Dengan kata lain, analisis ini memfokuskan pada data yang telah dikumpulkan/disusun dan dianalisis serta melakukan suatu analisis kedua atau ketiga kalinya.

c. Meta-analysis  : yaitu suatu analisis tentang data atau informasi yang telah dikumpulkan/ disusun dan dianalisis dari beberapa studi.

2. Penelitian Kualitatif

Merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata – kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik khusus, antara lain :

a. Bersifat induktif : yaitu berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum.

b. Melihat pada setting dan manusia sebagai satu kesatuan, yaitu mempelajari manusia dalam konteks dan situasi dimana mereka berada.

c. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri ( sudut pandang yang diteliti )

d. Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian.

e. Menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris.

f. Bersifat humanistis: yaitu memahami secara pribadi orang yang diteliti dan ikut mengalami apa yang dialami orang yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari.

g. Semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga dan penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik.


KOMENTAR

Menurut pendapat saya, dari ketiga referensi buku yang saya baca terdapat banyak sekali perbedaan tentang penjelasan jenis-jenis  penelitian. Antara buku satu dengan satunya menerangkan jenis penelitian yang berbeda-beda. Ada yang menyebutkan dua jenis penelitian saja, dan ada juga yang menyebutkan jenis-jenis penelitian dari berbagai aspek/ sudut pandang. Dari perbedaan itulah bisa dilihat ciri dari suatu buku tersebut dan pemfokusan materi atau metode yang digunakan.


DAFTAR PUSTAKA

Slamet, Yulius. 2006. Metode Penelitian Sosial. Surakarta : Sebelas Maret University Press.

Seohartono, Irawan. 1999. Metode Penelitian Sosial ( Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya ). Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Suyanto, Bagong & Sutinah. 2010. Metode Penelitian Sosial ( Berbagai Alternatif Pendekatan ). Jakarta : Kencana Prenada Media Group.